Harian Sederhana, Bogor – Pasca terjadinya berbagai kecelakaan lalu lintas yang melibatkan masyarakat pengendara mobil dan sepeda motor dengan kendaraan tronton pengangkut hasil tambang, sejumlah aktifis sosial dan lingkungan yang selama ini intens memperjuangkan hak – hak rakyat di wilayah area tambang.
Menurut Candra selaku Koordinator Masyarakat Peduli Parungpanjang (MP3) berbagai musibah yang terjadi di lintasan jalur angkutan tambang sebenarnya bukan hal baru. Begitupun adanya reaksi masyarakat terkait banyaknya korban laka lantas akibat truk tambang.
“Seperti yang dilakukan pelajar dan guru SMA di Parungpanjang kemaren. Itu adalah reaksi keprihatinan dan kejengkelan atas kondisi dampak tambang yang mengancam jiwa dan nyawa masyarakat di area tambang,” ungkap pria yang akrab disapa Ochan ini, Minggu (10/11/2019).
Sementara itu, Junaedi Adi Putra Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) mengatakan, dengan banyaknya jatuh korban jiwa akibat dampak lalu lintas kendaraan angkutan tambang, seharusnya Pemkab Bogor (Bupati) sudah memiliki dasar kuat untuk memboikot truk tambang agar tidak beroperasi lagi.
“Atau minimal segera buat Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengatur dan menertibkan lalu lintas kendaraan tambang,” ucapnya.
Sebelumnya, kritik keras dan keprihatinan mendalam atas banyaknya korban laka lantas akibat lalu lalang truk tambang juga disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya.
“Sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Segera percepat proses rencana pembangunan jalur tambang sebagai solusi komprehensif. Karena ini juga janji Gubernur Ridwan Kamil,” tegasnya.
Sedangkan saat dikonfirmasi tentang tuntutan adanya Perbup Bogor tentang pengaturan jam operasional serta upaya pengaturan lalu lintas kendaraan tambang, Kepala UPT Dinas Perhubungan Wilayah I Bogor pada Dishub Jawa Barat Bambang Hermawan mengatakan, Perbup Bogor masih dalam ptoses dan penanganan masih berjalan.
“Kami masih koordinasi dengan Dishub Bogor kaitan penyiapan kantong – kantong parkir,” ujarnya.
Sementara itu terkait rencana pembangunan jalur khusus tambang, Bambang Hermawan menerangkan, bahwa rencana tersebut masih ditangani oleh pihak Dinas Bina Marga Provinsi Jawa barat.
“Untuk tahap kajian sudah selesai. Sedangkan untuk tahap selanjutnya masih dalam proses pembahasan lintas sektoral,” jelasnya. (*)
