Harian Sederhana, Bogor – Untuk mengcover bantuan sebanyak 12 ribu Kepala Keluarga (KK) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemkot Bogor melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan realisasikan dana jaring pengaman sosial sebesar Rp22,31 miliar.
Komisi 4 DPRD Kota Bogor melakukan rapat bersama dengan Dinsos untuk mengetahui data data maupun teknis pelaksanaan realisasi anggaran tersebut.
Ketua komisi 4 Ence Setiawan mengatakan, pihaknya ingin tahu seberapa banyak uang misbar ini yang dimasukan atau diusulkan oleh RT dan RW.
Ternyata kata dia, yang diusulkan RT dan RW itu keseluruhannya 43.531 yang diusulkan ke provinsi. Sedangkan yang direalisasi oleh provinsi sekitar 31 ribu sekian, sisanya 12 ribuan itu diberikan kuota kepada daerah atau yang akan dicover oleh APBD Kota Bogor.
APBD Kota Bogor untuk memberikan dampak terhadap Covid-19 ini sebanyak 12.531 dikali Rp 600 ribu per tiga bulan. Diberikan dengan tunai sebesar Rp 22,31 miliar sekian dari Rp 33,4 miliar.
“Harapan DPRD adalah segera direalisasikan sebelum PSBB diberlakukan atau diterapkan di Kota Bogor ini, karena harapan masyarajat di bawah ini ketika PSBB keterbatasan untuk bergerak ini hampir seperti lockdown,” katanya.
Jadi segeralah diberikan bantuan itu kepada masyarakat yang memang sangat butuh disaat ini. Berdasarkan laporan dari RT dan RW ketika melihat pada penduduk, data KK bisa 350 lebih diluar yang mendapat bantuan PKH dan Rasta. Diperkirakan sekitar ratusan yang mendapat PKH dari padat penduduk.
Ketika mendapatkan bantuan ada 100 KK, artinya masih ada sisanya 250an KK. Nah dari situ diminta data dari kelurahan dan kecamatan dan langsung diusulakan ke Dinas Sosial itu sekitar 50an.
Tetapi ketika dilapangan, data itu harus tetap diberikan keseluruhan karena nanti akan diverifikasi oleh Dinas Sosial. “Harapan komisi 4, data KK ini bisa masuk semua sehingga semuanya bisa akomodir,” harapnya.
Semwntara Kadinsos Anggraeni menuturkan, untuk jaring pengaman sosial kita tugasnya mendata dahulu para warga yang memang menjadi warga miskin baru karena terdampak covid-19.
“Kami sudah melakukan pendataan dengan jumlahnya ada sekitar 43 ribu sekian yang disampaikan ke provinsi dan itupun di verifikasi kembali oleh provinsi menjadi 41 ribu sekian,” ujarnya.
Tiba tiba provinsi itu memberikan kuota ke kita sebanyak 31 ribu sekian. Artinya ada selisih yang tidak terbantu sebanyak 12 ribu sekian. “Nah itulah yang nanti akan di cover oleh APBD Kota Bogor,” ungkapnya.
Anggarannya lanjut dia, dari BTT yang Rp 22 miliar. Dan tahap kedua yang rencananya Jokowi akan memberikan bantuan khusus untuk Bodetabek. “Kita menerima laporan data real dari wilayah, jika ada penmbahan silahkan, kita akan menerimanya,” jelasnya.
Dialuikya, prosedur atau teknisnya di wilayah misal dari RT, RW ke Kelurahan kemudian ke Dinsos. Ketika ada warga yang belum terdata bisa mengajukan susulan karena nanti akan di verifikasi ulang. “Intinya setiap yang menerima bantuan tidak bisa double,” tambahnya.
Pendistribusian APBD Kota bantuan secara tunai melalui kantor POS. Teknisnya nanti kantor POS yang akan mendistribusikan ke RT atau RW, namun melihat situasi kondisi dilapangan.
Pada prinsipnya lanjut dia, SOP PSBB harus tetap terjaga. Jika anggaran sudah turun, segera di distribusikan. Dia berharap pada tanggal 15 April sudah ada, bahkan sebelum tanggal 15 lebih baik. “Bantuan dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 600 ribu per KK itu berbentuk uang tunai per bulan selama 3 bulan,” pungkasnya. (*)
