Harian Sederhana, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kota Depok guna melakukan sinkronisasi data terkait jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kota Depok.
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, saat ini data yang terdapat di dinas-dinas memang perlu disesuaikan dengan basis data terpadu yang ada di BPJS Kesehatan. Dengan demikian, diharapkan seluruh warga di Kota Depok dapat memiliki kartu BPJS, baik melalui Pemberian Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI atau mandiri.
“Data ini sangat penting sekali. Untuk itu, upaya-upaya perbaikan atau validasi data akan terus kami lakukan melalui dinas terkait. Seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” ujar Pradi Supriatna usai menerima jajaran BPJS Kesehatan di ruang kerjanya di lantai 3, Gedung Balai Kota Depok, kemarin.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok, Irfan Qadarusman mengatakan, saat ini total penduduk Kota Depok yang telah memiliki BPJS kesehatan sebanyak 1,4 juta jiwa. Sementara yang belum memiliki sekitar 460.000 jiwa.
“Memang kendala utama kita adalah kesesuaian data di lapangan. Tahun lalu sudah disisir oleh Disdukcapil ada 480.000 jiwa yang belum menjadi peserta, tetapi setelah kita evaluasi ternyata ada sekitar 460.000 jiwa. Oleh karena itu, perlu disisir lagi untuk menentukan berapa jumlah yang masuk kategori mampu dan tidak mampu,” bebernya.
Selain itu, tambahnya, kendala lainnya adalah banyak masyarakat tidak mampu yang memiliki kartu non-PBI atau mandiri. Hal tersebut disebabkan karena jalur mandiri tidak membutuhkan proses yang panjang.
“Saat ini banyak masyarakat kurang mampu yang menjadi peserta BPJS memilih jalur mandiri, tetapi tidak memiliki kemampuan. Sehingga menunggak pembayaran iuran. Untuk itu, bagi yang ingin menjadi peserta agar bisa menyesuaikan. Bagi yang kurang mampu bisa mengambil jalur PBI,” pungkasnya. (*)
