Harian Sederhana, Bogor – Setelah melakukan protes dan menyuarakan penolakan soal proyek Pedestrian Jalan Suryakencana senilai Rp14 Miliar, akhirnya Pemerintak Kota (Pemkot) Bogor akomodir mengenai konsep sesuai keinginan warga.
Didampingi Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Dadang Danubrata dan Atty Somaddikarya, Walikota Bima Arya bertemu dengan masyarakat yang tergabung dalam Sekretariat Pagoejoeban Kampung Tengah (Sepakat).
Dari pertemuan tersebut, Bima mengaku sudah menemui titik temu mencapai kesepakatan dengan warga mengenai desain proyek pedestrian senilai Rp14 miliar.
“Ya, sudah ada titik temu. Jadi untuk ukuran jalan ditambah 0,5 meter, (trotoar) tidak 3,5 meter. 0,5 meter itu karena kita perlu untuk membuat PJU (Penerangan Jalan Umum),” kata Bima belum lama ini.
Menurut dia, mengenai fasilitas parkir kendaraan nanti apakah diterapkan formasi serong atau pararel menunggu hasil simulasi yang dilaksanakan setelah pembangunan selesai. Terkait ini, sikap pemerintah akan menyesuaikan diri saja.
“Kalau kita fleksibel, boleh serong atau pararel tergantung simulasi nanti. Untuk konsepnya tetap tidak ada sirip Naga dan celukan. Trotoar eksisting ditambah 0,5 meter jadi 3 meter,” ungkapnya
Politisi PAN itu melanjutkan, dengan adanya perubahan ukuran itu dimungkinkan terjadi perubahan desain. Walau tak secara detail, ia juga menegaskan bahwa proyek yang dibiayai APBD 2019 tersebut tengah proses pekerjaan oleh PT. Pulau Biru Ansor.
Sementara itu, Koordinator Sepakat, Mardi Lim cukup mengapresiasi solusi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ia menyatakan bahwa walikota sudah memastikan salah satunya untuk lebar trotoar diubah menjadi 2,5 meter dari awalnya 3,5 meter.
Bahkan lanjut pengusha mie ayam yang telah menetap puluhan tahun di Surken itu, ada 4 meter dibeberapa titik karena mengacu pada lebar ruas jalan nanti 7 meter.
Tapi lanjutnya, untuk usulan warga terhadap fasilitas parkir yang dibuat menyerupai sirip Naga sebagai ciri khas kawasan untuk menarik dikunjungi, seandainya dianggap membahayakan secara fisik dan pengendara kajian dari Dinas PUPR dan Dishub maka warga membuka ruang.
“Ya, kami buka ruang untuk diubah dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi bentuk gambar atau warna. Sebenarnya tujuan dari ini untuk memandu para pengendara parkir serong,” katanya.
Mardi berharap, simulasi dapat dilaksanakan dalam waktu dekat untuk menentukan formasi parkir serong atau paralel termasuk penyesuaian akses keluar masuk nanti bagi warga.
“Kami harapkan berbagai perubahan ini nanti bisa diperiksa kembali bersama-sama dan ditandatangani sebagai kesepakatan,” tambahnya.
Ketika disinggung soal 18 celukan di beberapa titik di kawasan tersebut, Mardi menjelaskan, bahwa dalam pertemuan memang tidak mengemukakan secara frontal.
“Namun terkait ini ada isyarat ‘lampu hijau’ dari wali kota untuk warga berkolaborasi dengan Dishub bersama-sama mencari solusi terbaik,” tandasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Atty Somaddikarya mengatakan, sebagai wakil rakyat ia sudah menyampaikan seluruh aspirasi warga kepada walikota dan jajarannya agar ditampung dan ditemukan jalan terbaik untuk seluruh masyarakat.
“Sudah disampaikan aspirasinya, dan dikembalikan lagi hasilnya seperti apa, yang penting tidak merugikan warga setempat atas revitalisasi dengan anggaran 14,2 miliar dan harus saling menguntungkan,” kata Sekretaris DPC PDIP itu.
Ia menegaskan, untuk apa menjadi kota hebat jika sebagai rakyat tidak menikmati, setiap pembangunan pasti ada pro kontra tapi harus mampu di selesaikan secara musyawarah dengan catatan tidak menabrak regulasi atau aturan yang ada.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa setiap pembangunan harus dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Ya, intinya pemerintah dan dewan harus mampu menyelesaikannya dengan musyawarah. Tentunya dengan tidak menabrak regulasi,” pungkas Atty. (*)
