Dia menjelaskan, Kemenag merupakan leading sector dalam permasalahan tersebut, ASB meminta Pemkot Bogor untuk membangun komunikasi dengan instansi terkait mengenai pemberian jaring pengaman sosial.
“Setiap kementerian telah menerbitkan kebijakan akibat efek covid ini. Atau bisa saja nanti difasilitasi, masuk dalam pendataan skema bantuan di wilayah domisili guru itu,” tegas pria yang juga Anggota Komisi IV DPRD itu.
ASB menyatakan, permasalahan pendataan jaring pengaman sosial ekonomi bagi warga terdampak Covid-19 yang terus menjadi polemik di masyarakat lantaran kesimpangsiuran dan kurangnya informasi serta sosialisasi.
“Seharusnya disampaikan bantuan itu berasal dari mana saja dan kriteria apa saja warga yang berhak mendapat bantuan. Jadi ada parameter jelas,” katanya.
Selain itu, ASB pun mengkritisi Pemkot Bogor yang terkesan lambat dalam membuat skema dan peta bantuan yang akan diberikan melalui APBD.
“Saya sudah minta salinan Pengajuan pergeseran anggaran yang disampaikan pemkot ke DPRD. Tapi sampai skrng belum diberi, alasannya sedang disusun,” ungkapnya.
Kata dia, rekap hasil pembahasan rapat bersama antara DPRD dan Gugus Tugas Covid-19 beberapa waktu lalu sangat diperlukan lantaran terkait dengan berapa jumlah anggaran yang di geser, dan dinas mana saja yang dirasionalisasi.
“Dengan adanya rincian yang sesuai prioritas disertai penjelasan langkah dari penggunaan anggaran tersebut. Kami bisa membuat database baik dari sisi medis, logistik dan jaring pengaman sosial,” tandas ASB. (*)
