Harian Sederhana, Depok – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono angkat bicara perihal wacana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat dari Kota Bandung. Bahkan dirinya menyebut Pansus RTRW tidak merekomendasikan tiga lokasi yang diajukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Draf awal Raperda RTRW Pemprov Jabar mencantumkan Tegalluar sebagai Wilayah Pengembangan (WP) untuk ibu kota baru Jabar. Karena belum ada kajian kami menolak hal tersebut,” tuturnya kepada Harian Sederhana ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (29/08).
Sementara itu, ada beberapa pertimbangan yang membuat penolakan terhadap usulan Tegalluar menjadi ibu kota baru. Beberapa diantaranya adalah belum ada kajian serta daerah tersebut rawan bencana baik banjir maupun potensi pergerakan tanah.
“Selain itu sebagian besar daerah Tegalluar merupakan lahan produktif pertanian terutama sawah, jangan banyak intervensi pusat perihal proyek-proyek infrastruktur yang menghabisi Ruang Terbuka Hijau (RTH),” tuturnya.
Dia juga menyebut Jabar menginginkan mempertahankan daerah Tegalluar sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). “Sementara untuk Walini ada sesar Lembang yang siklusnya akan terulang setiap 560-an tahun dan sudah waktunya terjadi yang besarnya mencapai 6,5-7 skala richter,” bebernya.
Ketika disinggung apakah DPRD Jabar setuju akan pemindahan, dirinya menyebut di parlemen sampai saat ini tidak setuju karena belum ada kajian. “Kami di dewan belum setuju karena belum ada kajian,” bebernya.
Dia juga menyebut, gubernur harus memberikan alasan yang tepat kenapa Ibu Kota Jabar harus dipindahkan. Yang terungkap dari gubernur, lanjutnya, hanya penyatuan gedung pemerintahan yang sekarang sebagian terpisah-pisah.
“Yang kedua, Tegalluar sebagai pemberhentian terakhir KCIC sehingga diprediksi akan cepat berkembang. Kami menyarankan ada kajian yang mendalam terlebih dahulu tentang hal tersebut. Kenapa harus pindah dan kenapa harus kesana,” tandasnya. (Wahyu Saputra)
