Harian Sederhana, Cigombong – Tokoh masyarakat (Tomas) Desa Ciadeg, Soehendi Muslim, meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mengalokasikan anggaran untuk relokasi gedung SDN Ciadeg I, terdampak pembangangunan double track atau jalur kereta api ganda perlintasan Bogor-Sukabumi.
“Semoga secepatnya pemerintah membangun gedung SDN Ciadeg I. Kabarnya kalau untuk lokasi lahannya sudah dibebaskan. Tinggal untuk pembanguman gedung sekolah,”tegas Suhendi saat ditemui dilokasi Pasar Caringin, Selasa (14/1/2019).
Menurutnya, dengan terdampak proyek pembangunan jalur kereta api ganda tersebut, 245 murid SDN Ciadeg I kini harus berdesak desakan saat melangsungkan kegiatan belajar mengajar diruang kelas.
“Karena beberapa kelas sudah dibongkar. Jadi hanya menggunakan sisa ruang kelas yang ada. Selain itu sekarang sistem kegiatan belajar mengajar pun dibagi kelas pagi dan siang,”bebernya.
Ayah tiga anak yang juga dikenal sebagai aktivis buruh itu berharap, pemerintah daerah mereaksi cepat pembangunan relokasi gedung SDN Ciadeg I. Musababnya, kenyamanan dalam melangsungkan kegiatan belajar sangat menunjang prestasi anak bangsa.
“Dalam artian saya miris saja mihat kondisi kegiatan belajar disekolahan. Semoga Pemkab Bogor peka dan secepat mungkin melaksanakan pembangunan,”harapnya.
Terpisah, Kepala SDN Ciadeg I Solihat membenarkan bahwa, untuk lokasi relokasi gedung SDN Ciades I sudah disiapkan oleh pemerintah. Akan tetapi dirinya belum mengetahui rencana pembangunannya.
“Untuk lokasi lahan sudah dibebaskan. Nah, untuk pembangunan gedungnya kami menunggu kabar. Mudah-mudahan secepatnya,”terang Solihat yang mengenakan hijab.
Disampaikannya, akibat terdampak double track gedung sekolah yang memiliki total 6 lokal kelas, kini hanya menyisakan 3 ruang yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar.
“Jadi yang terkeba bongkar 3 lokal berikut perpustakaan. Kami pun terpaksa menerapkan sistem belajar dua shif,”terangnya.
Perempuan yang gemar dalam kegiatan Pramuka itu berharap, relokasi gedung SDN Ciadeg I yang dikomandaninya jadi prioritas dalam alokasi anggaran pemerintah daerah. (*)
