Harian Sederhana, Depok – Rencana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang diusung oleh Pemerintah Kota Bogor menimbulkan reaksi dari sejumlah wilayah di Jawa Barat. Salah satunya adalah Kota Depok.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menuturkan sebelum mengeluarkan wacana alangkah baiknya menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang masih muncul di wilayah Bogor sendiri.
“Sekarang kan dalam proses pemecahan wilayah yaitu Bogor Barat, Bogor Timur dan lain-lain, selesaikan dulu permasalahan ini sebelum berwacana,” tuturnya selepas acara pisah sambut Kapolres Depok di Balaikota Depok, Rabu (14/08).
Dirinya menilai, Pemerintah Kota Bogor masih belum bisa memberikan solusi terkait pemisahan wilayah tersebut yang sudah lama juga menjadi perbincangan.
“Karena masalah itu, jelas ada dan sudah bertahun tahun, kemudian kebutuhannya juga jelas. Jadi itu dulu yang diselesaikan,” bebernya.
Namun, disisi lain wacana memisahkan diri dari Jawa Barat dinilainya tidak terlalu buruk. Beberapa waktu sebelumnya sempat dilakukan pembicaraan mengenai temuan masalah krusial di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Dari situ muncul usulan untuk Provinsi Jakarta Raya.
Permasalahan tersebut yaitu sampah, kemacetan dan sanitasi. Diakuinya, harapan wacana tersebut agar selalu ada solusi yang dipecahkan secara bersama dengan memperhatikan tetangga wilayah yang bersebelahan.
“Sempat saat itu ada keinginan untuk memunculkan Jabodetabek dipadukan. Tetapi kalau sekedar wacana saja tidak bagus, malah yang terpenting bisa apa tidak,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meletupkan wacana baru, dengan membentuk Provinsi Bogor Raya. Bima menuturkan, perluasan wilayah merupakan langkah untuk mengantisipasi perkembangan penduduk Kota Bogor yang setiap tahun alami peningkatan.
Namun, Bima Arya meluruskan isu yang beredar terkait Provinsi Bogor Raya. Menurutnya, isu tersebut merupakan bagian dari antisipasi pertumbuhan penduduk di Kota Bogor.
“Konteksnya adalah untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi di Bogor,” tuturnya selepas konferensi pers Festival Merah Putih di Balai Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (14/08).
Dia menjelaskan, terdapat tiga opsi yang sedang di kajian oleh perintah Kota Bogor. Pertama, perluasan wilayah Kota Bogor melalui ‘pencaplokan’ wilayah Kabupaten.
“Kedua, adalah membentuk provinsi baru yang akan menyatukan beberapa wilayah administratif,” ujarnya.
Ketiga, memaksimalkan koordinasi antar wilayah administratif. Dia mencontohkan, wilayah koordinasi administrasif yang ada yakni Forum Kunci Bersama (Kuningan Cirebon Ciamis Brebes Banjar Cilacap Majalengka) yang terbentuk sebagai forum daerah-daerah di perbatasan Jabar-Jateng.
Tiga opsi tersebut, kata Bima, sedang dikaji dan dikomunikasikan ke pemerintah Kabupaten Bogor. Kemudian, jika hal itu sudah disepakati bersama akan disampaikan ke pemerintah provinsi. Bima menyatakan telah mengetahui pendapat dari Kabupaten Bogor maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Mari kita dasarkan itu kepada angka-angka yang ada. Jadi sekarang Pemkot melakukan kajian dulu. Kemudian disampaikan nanti kepada kementerian dan provinsi,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin menyatakan dukungan wacana pembentukan provinsi Bogor Raya. Ade mengaku Kabupaten dan Kota Bogor merupakan wilayah serumpun.
Sedangkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak sepakat dengan usulan mengenai Provinsi Bogor Raya. Ridwan Kamil menilai pemekaran wilayah tingkat dua lebih penting ketimbang membentuk provinsi baru. (*)
