Harian Sederhana, Bogor – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata terjun langsung ke lokasi yang akan terkena gusuran atas proyer dauble track (rel ganda) jurusan Bogor – Sukabumi yang menjadi program pembangunan naisional.
Seperti diketahui, ribuan warga di tujuh kelurahan se-Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, yang terdampak pembangunan double track Bogor-Sukabumi hingga kini masih was-was.
Baca juga: (Soal Proyek Double Track KA, Fraksi Golkar-Gerindra Beda Pendapat)
Hal itu bukan tanpa alasan, tetapi karena hingga saat ini belum adanya kepastian mengenai uang kerohiman dan tempat relokasi bagi mereka, pasca digusur oleh Kementerian Perhubungan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata mengaku, dirinya ingin memberikan semangat dan motivasi kepada warga agar tak patah arang menghadapi persoalan tersebut.
Salah satu lokasi yang ditinjau wakil rakyat dari Fraksi PDIP, Jumat (20/9) adalah warga di RW 10, Kampung Parung Jambu, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan.
Menurut Dadang, apabila dilihat dari sisi psikologis warga sudah mulai tertekan lantaran hingha kini belum mendapat kepastian soal dana kerohiman dan tempat relokasi.
“Mereka belum pegang uang sama sekali untuk menyewa rumah. Sedangkan warga terdampak adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Dadang menyatakan bahwa warga saat ini sangat berharap agar dana kerohiman dari Dirjen Perekeretaapian segera diberikan kepada warga terdampak.
“Mereka ini kan perlu mencari rumah kontrakan. Sedangkan harga kontrakan sudah mulai naik, dan jumlahnya pun semakin dikit,” katanya.
Mengenai hal tersebut kata Dadang, bahwa Wali Kota masih akan mempelajarai bentuk tempat tinggal yang akan disediakan, apakah seperti rusunawa atau rumah deret yang bisa di kredit seperti rumah bersubsidi. “Intinya Pak Wali sepakat bahwa masyarakat yang kena dampak adalah warga kota yang perlu diperhatikan dan Pemkot tidak akan lepas tangan,” jelasnya.
Masih kata dia, bahwa hal tersebut akan menjadi pembahasan bersama. Tetapi kata Dadang, jika melihat potensi yang ada, masih memungkinkan dibuatkan rusunawa karena masih ada lahan Pemkot yang cukup luas seperti Kertamaya kecamatan Bogor Selatan.
“Ya, atau bisa juga dibuatkan rumah bersubsidi di daerah kelurahan Empang yang lokasinya didekat pintu masuk BNR supaya bisa memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah tinggal,” tandas Dadang
Sementara itu Camat Bogor Selatan, Atep Budiman mengatakan bahwa hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih terus mencari solusi terhadap aspirasi warga yang menginginkan direlokasi secara kolektif ke tempat tinggal yang baru.
“Ya kami, Pemerintah Kota Bogor takkan menelantarkan warga. Mereka kan minta direlokasi, sekarang kita sedang mencarikannya,” ungkapnya.
Menurut dia, terkait keinginan warga untuk dibuatkan rumah susun tidak serta merta dapat direalisasikan dalam wakru dekat. Lantaran pemerintah mesti mencari terlebih dahulu lahan mana yang bisa dibangun untuk hunian vertikal.
“Harus dicari dulu, ada tidak lahannya. Selain itu, mesti dilihat aspek legalitasnua dan tata ruangnya. Kalau memungkinkam bisa jadi modal awal untuk komunikasi ke pemerintah pusat untuk membangunkan rusunawa. Sebab, kan APBD kita terbatas,” jelas Atep.
Atep menegaskan bahwa pemerintah akan menggandeng Pemprov Jabar dan instansi terkait untuk mencari rumus guna mengakomodir keinginan warga. “Nanti kita akan cari formula terbaik seperti apa,” jelas dia.
Lebih lanjut, Atep juga meminta agar warga tidak termakan dengan berita yang simpang siru terkait pemberian uang kerohiman. Sebab, tim appraisal KJPP barunakan melakukan verifikasi dan penghitungan pada Oktober mendatang.
“Nanti dihitungnya. Yang pasti akan ada biaya mobilisasi, biaya ngontrak rumah dan nilai ekonomis bagi rumah warga yang digunakan untuk usaha,” tambah dia.
Di menambahkan, untuk angka pasti bervariasi, tapi berdasarkan info dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan uang kerohiman cukup untuk men-DP rumah subsidi, malah masih ada sisa.
Atep juga menyatakan bahwa sosialisasi kepada warga terdampak pembangunan double track sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. “Jadi bukan minim sosialisasinya. Tapi sudah jauh-jauh hari,” pungkas mantan Camat Bogor Utara itu. (*)
