Harian Sederhana, Depok – Pemerintah Kota Depok berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih dari tindakan korupsi. Karena itu, Pemkot Depok merespons positif terhadap keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah (PD) dalam pembinaan antikorupsi.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan pembinaan ini merupakan bagian dari program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah).
“Pimpinan PD bisa dikatakan sebagai trainer. Mereka bisa menyampaikan kembali ilmu yang didapat kepada para aparatur yang dipimpinnya. Mereka berfungsi menyampaikan pada bawahannya terkait upaya-upaya yang bisa dimaksimalkan dalam mencegah terjadinya korupsi,” kata Idris.
Pembinaan semacam ini, katanya lagi, sesuai arahan pemerintah pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar fokus program antikorupsi pada tindakan pencegahan.
“Hal ini sudah cukup sering dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Bukan hanya melibatkan KPK, namun juga edukasi dari akademisi,” katanya.
Wali juga mendukung adanya program pembentukan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi (MPAK). Gerakan ini diharapkan meminimalisasi terjadinya kasus-kasus korupsi
“Bukan berarti kami menganggap atau menuduh rawan korupsi. Namun sebagai upaya menyamakan persepsi terkait hal-hal yang bisa menimbulkan kesempatan untuk korupsi,” imbuhnya.
Menurutnya, terjadinya korupsi bukan hanya karena ada keinginan pribadi. Namun terkadang, adanya kesempatan yang bisa menggoda orang untuk melakukannya.
“Program MPAK ini dalam rangka sama-sama menumbuhkan semangat, membudayakan untuk mengatakan tidak pada korupsi dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Salah satu implementasi dari MPAK adalah dengan memasukan edukasi antikorupsi ini dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, menjadi program rutinan yang arahnya membangun budaya antikorupsi.
“Upaya-upaya ini mudah-mudahan berdampak positif terhadap pembangunan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),” tutupnya.(*)
