Harian Sederhana, Kota Bekasi – Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang diusulkan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mendapat reaksi luas dari elemen masyarakat terlebih ketika Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengusulkan pula wacana pembentukan Propinsi Pakuan Bhagasasi.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tak mau kalah dengan Wali Kota dan Bupati Bogor yang mewacanakan pembentukan Provinsi Bogor Raya. Pria yang akrab disapa Pepen ini juga melempar usul pembentukan provinsi yang bernama Pakuan Bhagasasi.
“Kan wacana yang dilempar itu Bogor Raya ya, nah di Bekasi juga bisa saja kalau mau wacana bikin provinsi. Yakni Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi,” tuturnya kepada wartawan.
Sementara itu, wacana Wali Kota Bekasi tersebut ditanggapi kader PKS, Chairohman Juwono Putro. Dirinya menilai sebaiknya setiap gagasan diawali dengan penjelasan latar belakang dan tujuan yang jelas, agar lebih dapat dipahami publik.
Bukan sekedar wacana pengusulan nama semata dan perlu diingatkan jangan melupakan muara dari sebuah transformasi sosial, baik yang didorong secara struktural, kultural, histori sosial, maupun politik yang dapat mendorong percepatan dan efektifitas peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Lanjut Chairohman, Kota Bekasi dengan berbagai latar belakang historik, kultur, perkembangan pemerintahan daerah, serta efektifitas peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka opsi bergabung dengan DKI Jakarta adalah pilihan yang paling rasional.
“Namun dengan catatan perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, khususnya perubahan UU 29/2007 Pasal 9 dan 19, agar kota/kabupaten baru pasca penggabungan tetap terpelihara menjadi daerah otonom yang memiliki DPRD dan kepala daerah yang dipilih langsung sebagai bentuk kearifan sosial politik lokal,” saran Kader PKS ini serius.
Begitupun jika wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia benar-benar dilaksanakan Presiden Jokowi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Chairohman menilai bakal menimbulkan polemik soal otonomi daerah.
“Apalagi bila terjadi pemindahan Ibukota maka bisa jadi akan muncul dinamika politik keinginan otonomi daerah hingga tingkat kota, sehingga muncul tuntutan pembentukan DPRD di Kota Administratif dan Pemilihan Walikota secara langsung,” jelasnya.
Hal senada pun diungkapkan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat, Ahmad Sidik yang juga Ketua DMI Kota Bekasi mengatakan adanya wacana usulan pembentukan Propinsi Pakuan Bhagasasi tak mempertimbangkan historis, budaya dan kultur masyarakat Bekasi.
“Sejarah budaya dan kukltur masyarakat Bekasi lebih dekat dengan budaya Betawi ketimbang ke kuktur dan budaya Sunda, jadi saya menilai Kota Bekasi lebih ideal gabung ke DKI Jakarta saja,” ungkapnya.
Selain itu kata Sidik, DKi Jakarta dianggap lebih mampu secara kesiapan infrastruktur, SDM dan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteran warganya. (*)
