Harian Sederhana, Bogor – Puluhan warga Bogor Baru, Ciheuleut yang menolak pembangunan Apartemen Alhambra melakukan aksi damai Minggu (01/12) siang.
Dalam aksinya mereka membawa atribut berupa spanduk bertulisan penolakan atas apartemen yang dibangun diwilayah Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah.
Selain menolak apartemen warga juga menggulirkan mosi tidak percaya kepada LPM Tegallega dikarenakan tidak berpihak kepada masyarakat, namu dinilai cenderung berpihak kepada pengembang apartemen.
Ketua Paguyuban Blok F Bogor Baru Dwi Sudharto mengatakan, saat ini warga Bogor Baru dan sekitarnya masih sabar dan dengan cara-cara elegan menolak apartemen Alhamra, tapi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak mau mendengar.
Sehingga kata dia, harapan satu-satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dan hari ini diundang saat forum berkumpul dengan masyarakat.
“Kami sudah bolak-balik diterima oleh Pemkot Bogor, hingga Wali Kota Bogor berjanji tidak akan mengeluarkan izin. Tapi eh malah keluar izinnya, artinya wali kota tidak berpihak kepada masyarakat,”
kata Dwi.
Kemudian lanjut dia, saat beberapa bulan lalu ingin audiensi dengan wali kota lagi, warga malah diarahkan kepada wakil wali kota. “Wakil wali kotanya pun kayak begitu, kami lalu ke dinas katanya sudah sesuai prosedur. Nah prosedur apa?,” unngkapnya.
Dwi melanjutkan, pihak yang mengeluarkan izin sepertinya tutup mata, jadi masyarakat diadu saat ini karena ada dua kubu. Kubu yang mendukung LPM dan rengrengannya.
Sementara masyarakat biasa menolak pembangunan apartemen Alhambra ini. Pada awalnya LPM membela warga atau masyarakat, tapi kenapa sekarang dia yang mengintimidasi masyarakat.
Dia mengaku tidak mengerti, kriteria LPM itu seperti apa, karena tidak mewakili aspirasi masyarakat. Kalaupun dia mendukung, dirinya berharap pemerintah bijak dan dijembatani oleh DPRD Kota Bogor.
“Jangan sampai bentrok dibawah, berdasarkan aturan yang terdampak langsung harus ditanya dan kami semua menolak. Saya kira warga sudah kompak begini, kenapa tidak diakomodir Pemkot Bogor,” ujarnya.
Masih kata Dwi, kenapa pembangunan apartemen dimana-mana jadi masalah, Pemkot Bogor boleh mengincar PAD tapi jangan sampai korbankan masyarakat.
Ia menegaskan, warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Bogor Baru, masa tidak didengar malah mengedepankan kepentingan PAD.
Warga Bogor Baru, Duta Pakuan, atau Tegallega mayoritasnya menolak. “Makanya orang yang bisa dikendalikan LPM pastinya menyetujui apartemen,” cetusnya.
Menurutnya, dengan membuat mosi tidak percaya kepada LPM itu sah-sah saja. Karena merasa tidak pernah mewakili, malah diadu domba dengan warga lain. Tetapi
Hikmahnya, dengan ini warga jadi kompak.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan, DPRD Kota Bogor mendapat undangan dari warga untuk berdiskusi soal apartemen Alhambra. IMB sudah keluar tapi banyak penolakan dari warga sekitar, padahal persyaratan IMB keluar itu izin lingkungan.
“Sepertinya ada sesuatu ini, dengan tetapnya IMB dikeluarkan, untuk itu DPRD siap menyampaikan da menampung aspirasi masyarakat,” kata Politisi PKS itu.
Dia juga mengatakan, penolakan itu seharus disampaikan ke Pemkot Bogor. Sehinggn keluhan dan ketidaknyamanan karena adanya pembangunan, bisa diselesaikan dengan cermat.
“Bagi saya kalau ada audiensi dengan teman-teman komisi III bersama warga akan dilakukan tindak lanjut,” terangnya.
Adit melanjutkan, dengan adanya dualisme antara masyarakat yang menolak dengan LPM yang mendukung adalah hal biasa soal pro-kontra. “Tapi ingin saya pastikan pembangunan sesuai prosedur izinnya tidak ada manipulasi. Kami akan croscek IMB Alhamra yang sudah keluar ini. Ternyata banyak warga yang menolak,” pungkasnya. (*)
