Harian Sederhana, Sukaraja – Bupati Bogor, Ade Munawaroh yasin membuka Borderline Economic Summit (BES) di Hotel Royal Tulip, Gunung Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12). BES 2019 mengangkat tema “Sinergi Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan”.
Dalam sambutannya, Ade Yasin menyebutkan bahwa BES sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Bogor pada akhir tahun 2018. Tapi, BES saat itu merupakan kepanjangan dari Bogor Economic Summit yang hanya melibatkan Kota dan Kabupaten Bogor.
“Sekarang kita perluas jadi 12 daerah, Kota dan Kabupaten Bogor dengan daerah-daerah yang berbatasan,” tuturnya.
Ade Yasin mengatakan, ada delapan isu strategis yang dibawa Pemkab Bogor dalam BES 2019. Mulai dari infrastrukur hingga pengembangan kawasan wisata yang berkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
“Pertama yaitu tentang pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua. Kedua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul angkutan massal LRT, ketiga pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api,” kata Ade.
Keempat, lanjut Ade, membahas pembangunan Jalan Khusus Tambang, kelima pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh keenam menyepakati penanganan daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi, ketujuh membahas penghubung antara Tol Cimanggis-Cibitung sedangkan terakhir yaitu mengenai pengendalian banjir di kawasan hulu.
Selain itu, Ade melanjutkan, Twin Geopark Pongkor-Ciletuh (Kabupaten Sukabumi). Kemudian, penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi dan persampahan (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok).
“Lalu, penghubung tTol Cimanggis-Cibitung dan Japek II (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang). Terakhir adalah pengendalian banjir di kawasan hulu (Kota Bogor dan Kota Depok),” ujarnya.
lebih jauh Ade menerangkan, delapan isu strategis yang dirumuskan oleh perwakilan 12 kepala daerah tersebut cenderung terkait dengan infrastruktur yang menjadi dasar percepatan pembangunan ekonomi. Serta penyediaan infrastruktur ini mau-tidak mau harus melibatkan Pemerintah Pusat.
