Harian Sederhana, Depok – Perbaikan Jalan Boulevard di kawasan Grand Depok City (GDC) sepenuhnya akan berada dibawa tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok di tahun 2021 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Dadan Rustandi kepada Harian Sederhana, Senin (16/12).
Dadan menuturkan, saat ini pemeliharaan dan perbaikan Jalan Boulevard dari depan Damkar sampai pintu masuk GDC atau tepatnya dari Pertigaan Kartini merupakan tanggung jawab dari GDC sampai akhir 2021. Selepas itu akan baru kemudian pengelolaannya akan berada di Dinas PUPR Depok.
“Untuk pemeliharaan dari Damkar sampai Kartini sampai akhir 2021 masih ada di GDC. Itu tanggung jawab mereka melakukan pemeliharaan. Selepas 2021 baru diserahkan ke kami. Namun, kita ada perjanjian dengan GDC yang mana harus diperbaiki,” tuturnya.
Meski begitu, lanjut Dadan, di tahun 2020 sudah dianggarkan untuk pembangunan Jalan Boulevard tepatnya dari Damkar sampai ke selatan atau Pasar Pucung. Namun, Dadan mengaku tidak memberikan anggaran khusus untuk jalan tersebut di tahun 2020.
“Untuk Jalan Boulevard tidak ada anggaran khusus, tapi kita alokasikan per kecamatan untuk pemeliharaan jalan, drainase dan termasuk GDC (Boulevard),” imbuh Dadan.
Seperti diketahui, kerusakan Jalan Boulevard sudah banyak memakan korban. Terakhir, seorang guru mengaji bernama Anggraito Andarbeni meregang nyawa di kawasan tersebut pada Minggu, 8 Desember 2019 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok, Mohammad Idris pun angkat bicara dan meminta pihak pengembang agar bersikap tegas atas penuntasan perbaikan jalan. Hal ini bertujuan agar tidak kembali terjadi kasus kecelakaan, apalagi sampai membuat orang kehilangan nyawa.
“Pengecoran jalan (Boulevard) GDC mangkrak sampai berbulan-bulan, bahkan sampai masuh hitungan tahun. Ini menimbulkan anggapan kalau mereka (pengembang-red) tidak memiliki dana dalam menyelesaikan pengecoran jalan ini,” tuturnya kepada wartawan.
Orang nomor satu di Depok ini meminta kejelasan dari GDC, sanggup atau tidak menuntaskan pengecoran Jalan Boulevard dari pintu masuk atau tepatnya jalan dari Kartini sampai ke DPRD Depok. Ia bahkan meminta kejujuran dari pihak pengembang agar segera dicarikan solusi.
Bilamana memang pihak pengembang tidak mampu menuntaskan perbaikan di wilayah tersebut, Wali Kota Depok mengaku akan melakukan intervensi dengan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menyelesaikan pekerjaan agar tidak berlarut-larut.
“Jika tidak ada jawaban dari pengembang, kami akan langsung memerintahkan Dinas PUPR untuk mengurus pengerjaannya agar tidak berlarut-larut. Untuk pengerjaan pengaspalan sementara, kami mengambil dari anggaran pemeliharaan pada Senin (16/12) mendatang,” kata Idris.
Idris pun menyebut, berdasarkan perjanjian Nota Kesepahaman atau MoU yang disepakati antara Pemkot Depok dan pengembang GDC di tahun 2017, ada klausul pihak GDC bertanggung jawab atas perbaikan jalan utama dari DPRD hingga Jalan Kartini, termasuk jembatan agar jangan sampai ada genangan air.
“Dari DPRD ke arah Pasar Pucung atau kluster Melati menjadi tanggung jawab pemerintah,” imbuh Idris.
Idris mengatakan, pada Musrenbang Tahun 2018, pihaknya sudah mengesahkan perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot. Tahun 2019, ujar Idris, mulai Detail Engineering Design (DED) karena harus dilelang agar pada tahun 2020 sudah mulai dilakukan pembangunan.
“Sampai menunggu tahun 2020, kewajiban masing-masing untuk memperbaiki jalan itu. Namun perbaikan ini yang tidak dilakukan pihak GDC,” ungkap Idris.
Dirinya juga kembali menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Anggraito Andarbeni. Ia pun mengaku sudah memberikan santunan sebagai ungkapan duka yang mendalam.
“Kami turut berbela sungkawa atas meninggalnya korban, mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” tandas Idris. (*)
