Harian Sederhana, Cibinong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 di 273 desa yang tersebar di 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor pada Minggu (03/11).
Kurang lebih sebanyak 2.120.448 orang terdaftar sebagai pemilih. Dari data yang dihimpun, ada 1.064 orang yang akan berebut 273 kursi kepala desa dalam Pilkades Serentak 2019. Pilkades serentak ini memiliki peran penting dan strategis dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan desa yang profesional.
Bupati Bogor, Ade Yasin menuturkan penyelenggaraan pilkades merupakan hak setiap warga negara dalam memberikan suaranya guna memilih calon kepala desa atau cakades yang dipandang mampu menjalankan roda pemerintahan desa hingga enam tahun kedepan.
“Pilkades sendiri memiliki peranan penting dan strategis dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan desa yang profesional serta melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat,” tutur Bupati saat melakukan monitoring Pilkades Serentak 2019.
Orang nomor satu di Kabupaten Bogor ini mengatakan, sebagai mata rantai dari pemerintah daerah, kepala desa mempunyai tanggung jawab besar dalam turut serta memajukan Kabupaten Bogor. Kepala desa ini untuk mengemban amanah untuk mensukseskan terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban dengan berlandaskan program panca karsa
“Kepala desa ini kan yang tahu semua kebutuhan masyarakat, semua laporan dilapangan saya dapat dari kepala desa, camat, untuk itu sebagai bagian dari mata rantai penyelenggaraan pemerintah daerah,” imbuh Ade Yasin.
Ade Yasin pun berharap, Pilkades Gelombang 3 2019 berjalan sukses tanpa ekses. “Saya ucapkan selamat bekerja untuk panitia pilkades tingkat kecamatan, semoga pilkades serentak tahun ini berjalan sukses tanpa ekses,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan pilkades merupakan salah satu unsur pemersatu masyarakat, meski pada akhirnya masyarakat berbeda pilihan.
“Saya minta kepada para camat yang desanya dijadwalkan melangsungkan pemilihan kepala desa untuk menggelar deklarasi damai para calon, agar tidak ada gesekan di wilayahnya,” kata Burhan.
Dia berharap, seluruh elemen masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa ini. Mulai dari unsur Pemdes, BPD, LKD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Bindes dan unsur masyarakat lainnya agar dapat berkontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkades Serentak 2019.
“Kades sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan menjadi figur yang peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Burhan.
Awasi Serangan Fajar
Pilkades yang akan berlangsung ini disebut rawan politik uang atau lebih dikenal serangan fajar. Karenanya, Pemkab Bogor sudah meminta pihak polisi dan TNI bekerja sama dengan Satpol PP serta Linmas untuk patroli.
“Serangan fajar kemungkinan saja bisa terjadi sebelum pilkades dilaksanakan. Untuk itu kami meminta kepada pihak Kepolisian dan TNI bersama Satpol PP serta Linmas untuk melakukan patroli. Ini bukan isu yang kosong,” tutur Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan belum lama ini.
Iwan menjelaskan masa kampanye pilkades ini adalah 28-30 Oktober 2019. Pungutan suara dilakukan pada 3 November 2019. Masa tenang di 31 Oktober hingga 2 November 2019 adalah waktu yang rawan. Sebab, pada waktu tersebut politik uang akan terjadi.
“H-1 sampai H-3 itu waktu tenang adalah waktu rawan. Makanya kami berharap semua jajaran stakeholder dan pilkades menjaga keamanan. Kami juga meminta polisi untuk patroli malam-malam, juga harus hadir di H-1 sampai H-3, harus intensif untuk mengamankan,” lanjutnya.
Dia mengatakan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi agar politik uang tidak terjadi. Bila menemukan ada orang yang diindikasikan memberikan uang agar memilih salah satu calon kades, kata Iwan, masyarakat harus melapor kepada aparat berwajib.
“Caranya menangkal dengan membuat tim pemantau dan meminta masyarakat untuk berkoordinasi para aparat keamanan yang ada di wilayah,” ungkapnya.
Iwan berharap politik uang bisa hilang. Dia mengaku ingin menjaga kualitas pilkades ini. “Kami ingin menjaga kualitas pilkades, tanpa money politics, minimal mengurangi ketergantungan money politics dalam pilkades,” ucap dia.
15 Desa Rawan Konflik di Pilkades
Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni mengaku telah memetakan 15 desa dari 273 desa yang rawan konflik antara kandidat mau pun pendukung saat pelaksanaan Pilkades. Menurutnya, ke-15 desa berada ditiga kecamatan yakni Kecamatan Tanjungsari, Parungpanjang, dan Kecamatan Jasinga.
“Jika desa masuk katagori aman kepolisian menempatkan 5 personil. Maka di desa yang rawan konflik maka kami tempatkan 30 personil,” tuturnya, Sabtu (02/11).
Dilanjutkannya, jika nanti terjadi keributan maka polisi akan melakukan tindakan reprensif. Namun, sambung dia, dengan dilakukan penambahan personil di desa rawan konflik tersebut, upaya mengantisipasi gesekan.
“Kami siap mengambil tindakan represif jika terjadi keributan, tetapi untuk menghindarinya aparat hukum sudah melakukan ‘penebalan’ jumlah personil di 15 desa rawan konflik tersebut,” lanjutnya.
Untuk itu, kata dia, jajarannya melakukan upaya kuratif dan preventif dengan menggelar deklarasi deklarasi siap menang dam siap kalah baik calon kepala desa maupun pendukungnya.
“Pilkades di Kecamatan Tanjungsari, Parungpanjang dan Jasinga itu kami kategorikan rawan konflik antar calon kepala desa maupun pendukungnya, penilaiannya itu karena sebelumnya permah terjadi keributan, letak geografis yang jauh dan lainnya,” katanya.
Dia menambahkan, jajarannya dibantu TNI dan Satpol PP siap mengambil langkah represif jika ada keributan antar calon kepala desa maupun pendukungnya.
Kepada Polsek setempat, dia memerintahkan agar anggotanya melakukan saling menjaga. Terutama yang bertugas di desa aman bisa menjaga di desa yang rawan konflik.
“Jika anggota polisi yang bertugas di desa aman proses pilkadesnya sudah selesai, segera meng-cover ajang pilkades di desa yang rawan konflik antar calon kepala desa maupun pendukungnya,”imbuhnya.
“Kepolisian akan tegas memproses hukum apabila ada oknum masyarakat yang melakukan tindakan anarkis karena itu melanggar KUHP,” tegasnya. (*)
