Harian Sederhana – Wacana kebijakan sistem berbayar yang bakal diberlakukan untuk kendaraan roda dua di area Universitas Indonesia (UI) Depok menuai protes bukan hanya dari mahasiswa, tapi juga masukan datang dari sejumlah elemen masyarakat, salah satunya dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
“Sebenarnya itu masih dalam perbincangan teman-teman pengurus LPM se-Kecamatan Beji. Substansinya bukan masalah berbayarnya dulu tapi yang kita sikapi bahwa UI secara historis harus mengerti dengan masyarakat sekitar,” tutur Ketua LPM Kelurahan Pondok Cina, Munir kepada Harian Sederhana, Senin (08/07).
Ia mengatakan secara historis meski tidak ada bukti otentik yang mendukung, adanya UI seyogyanya mampu menciptakan timbal balik yang menguntungkan. Salah satunya jalan penghubung yang dulu ada antara masyarakat Pondok Cina dan Kukusan.
Bahkan, lanjut Munir, saat dirinya bertemu pihak UI di tingkat kota tidak pernah ada pembicaraan masalah secure parking tapi bagaimana UI menciptakan solusi di sisi-sisi pagar kuning dijadikan jalan spesial.
“Kok kebijakan jadi berubah. UI harus gentleman kalau mau mengadakan kebijakan yang kurang populer, harusnya harusnya melakukan pertemuan dulu dengan masyarakat sekitar. Karena kalau itu dipakai juga secure parking, itu kan cuma menjaring masyarakat pengguna lalu lintas bukan mahasiswa. Sebab masing-masing fakultas sudah ada, artinya kan yang mau dikejar masyarakat sekitar,” paparnya.
Dia juga mempertanyakan seberapa besar omset yang dihasilkan dari penggunaan atau penerapan kebijakan tersebut, sementara UI adalah milik negara.
“Masa negara tidak mampu memfasilitasi kepentingan umum dan hak publik untuk melintasi itu. Kenapa tidak membuat jalan lingkar demi kepentingan umum,” katanya.
Munir melanjutkan, katakanlah kalau mau menjaga privasi maka berikanlah jalan penghubung di sisi-sisi pagar kuning. Kalau memang ada masyarakat umum yang memiliki kepentingan dengan UI dipersilahkan untuk dipungut biaya.
“Tapi kalau sekedar hanya lewat harus ada solusinya, jangan ditekan ke pemakai jalan. Mana take and give keberadaan UI terhadap masyarakat sekitar sebagai dunia pendidikan berkelas internasional,” imbuh Munir.
Munir berharap para petinggu UI seyogyanya bila membuat kebijakan harus melibatkan masyarakat. Apalagi melihat historis, tentunya setiap kebijakan harus diambil secara musyawarah dan mufakat.
“Kembali lagi ayo lihat historis. Kan para pembesar UI yang sekarang tidak tahu historisnya. Meskipun tidak ada bukti-bukti otentik, tapi kita masih memiliki saksi hidup yang bisa bercerita soal UI,” bebernya.
“UI tidak harus eksklusif. Sudah kita tidak pernah menerima CSR dalam bentuk apapun kerja sama, sekarang mau lewat aja susah,” timpalnya lagi.
Munir menginginkan sejarah yang ada jangan dilupakan. Ia meminta kepada pihak UI bila mau menerapkan kebijakan atau aturan agar tetap membangun komunikasi dua arah sebagai bentuk penghormatan.
“Jangan buat konfrontasi dengan masyarakat. Dari sisi LPM sendiri, kami sebagai lembaga pemberdaya pada prinsipnya berbicara kepentingan publik, memperjuangkan kepentingan dan hak masyarakat,” tandasnya.
