Harian Sederhana, Depok – Bupati Bogor, Ade Yasin berharap besar kepada Joko Widodo-Ma’ruf Amin selepas dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 terutama dalam mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan Puncak.
Ia berharap Presiden Jokowi melanjutkan pembangunan Jalur Puncak 2 yang mana menurutnya selain mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan Puncak juga dinilai mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah Bogor Timur
“Pak Jokowi tolong bangunkan dong Jalur Puncak Dua, karena untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah Bogor Timur,” tuturnya kepada wartawan usai menghadiri Pasar Rakyat di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Minggu (20/10).
Orang nomor satu di Kabupaten Bogor ini mengatakan, pembangunan jalan yang biasa disebut Poros Tengah Timur Kabupaten Bogor itu juga merupakan sebagai upaya penanganan kemacetan di Jalur Puncak.
Dalam waktu dekat Pemkab Bogor bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek juga akan menguji coba ramuan baru pengganti sistem buka tutup, yakni sistem kanalisasi 2-1. “Kita akan melakukan uji coba ramuan baru pengganti sistem buka tutup (one way-red), yakni sistem (kanalisasi) 2-1,” imbuh Ade.
Bupati menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan pembangunan jalur Puncak 2 sebelum melakukan pembangunan di daerah lain. Apalagi, menurutnya, Kabupaten Bogor adalah salah satu daerah penyangga Jakarta.
Bukan hanya mendorong Puncak 2, Ade Yasin juga meminta kepedulian Jokowi-Ma’ruf Amin terhadap 45 desa di Kabupaten Bogor terutama yang masih berstatus sebagai desa tertinggal.
“Masih ada sekitar 45 desa tertinggal di Kabupaten Bogor, oleh karenanya saya berharap pemerataan dan percepatan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan bisa terwujud,” tuturnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap, di periode kedua masa kepemimpinan Presiden Jokowi mampu meniti jalan agar terwujudnya Indonesia emas pada tahun 2045.
Bukan hanya Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat juga mendukung agar Puncak II segera terealisasi. Langkah-langkah Bupati Bogor dalam mencari solusi kemacetan di kawasan Puncak yang dinilai sudah ‘lumutan’ pun diapresiasi.
“Untuk masalah kemacetan di jalur Puncak seperti diketahui bersama adalah masalah klasik. Karena itu saya menilai perlu ada langkah yang pas untuk mengatasi kemacetan di kawasan itu, ya salah satunya adalah Puncak 2,” tutur Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim kepada Harian Sederhana, belum lama ini.
Agus katakan, langkah yang dilakukan Ade Yasin sudah sangat tepat. Mulai dari strategi perluasan jalan hingga perapihan para pedagang kaki lima yang ada. Namun, antusias dan kecintaan masyarakat terhadap wisata alam Puncak masih terlalu tinggi, karena itu penanganannya tidak selesai hanya sampai di teknik perluasan jalan.
“Wisata Puncak yang terkenal akan kealamian udaranya menjadi daya tarik yang luar biasa, itu yang harus dipikirkan dan akan kita kolaborasikan dengan eksekutif atau birokrasi,” ujarnya.
Lebih jauh dia mengatakan, opsi pembangunan jalur Puncak 2 cukup menjanjikan mengingat rencana tersebut sudah jadi target utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sejak lama.
Langkah yang diambil Ade Yasin untuk mendorong pembangunan tersebut ke arah pemerintah pusat dinilainya sendiri sudah tepat. Hal itu dikarenakan pembangunan tidak bisa dilakukan jika menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Pemkab Bogor.
Agus menjelaskan dalam beberapa hari terakhir, proses penyelesaian kemacetan jalur Puncak menjadi agenda yang rutin dibicarakan antara legislatif dan eksekutif. “Kita akan terus mengawal ini, semoga dapat direalisasikan secepatnya ya,” tutur Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor tersebut.
Sementara itu Ahmad Ru’yat selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS pun setuju akan usaha Bupati Bogor mendorong terealisasinya jalur Puncak 2. Sebab filosofi hadirnya pemimpin atau pemerintahan yang pertama adalah melayani masyarakat.
“Kalau memang pelayanan infrastruktur jalan ini (Puncak 1-red) sudah macet harus cari alternatif, sehingga keberadaan jalur Puncak 2 suatu keniscayaan,” tuturnya ketika dikonfirmasi melalui telepon selular.
Kedua, lanjut Ahmad Ru’yat, tujuan filosofi hadirnya kepemimpinan adalah untuk membangun. Jadi kalau pemerintah tidak pernah membangun maka keluar dari prinsip dasar. “Maka harus dibangun,” katanya.
Terakhir, tujuan hadirnya kepemimpinan atau pemerintahan adalah memberikan kenyamanan dan salah satunya untuk masyarakat di kawasan Puncak. “Masa kemacetan sudah puluhan tahun harus dilestarikan, kan harus diurai itu. Diurainya dengan cara apa, ya salah satunya jalur alternatif Puncak 2,” bebernya.
Walaupun kewenangan jalur atau jalan tersebut berada di pemerintah pusat, Ahmad Ru’yat menyebut hal tersebut bisa dikoordinasikan dan jangan dijadikan alasan untuk berdiam diri. Masalah kewenangan sendiri menurutnya tinggal dikoordinasikan oleh Pemkab Bogor besinergi dengan pemprov dan pusat sesuai kewenangan masing-masing.
“Meski bukan menjadi kewenangan suatu daerah tapi ada harus dilakukan lebih utama, yaitu sinergi dan kolaborasi. Jadi jangan saling lempar,” kata Ahmad.
Kolaborasi, kata dia, harus dengan semua pihak seperti sektor publik atau pemerintah dengan private sektor atau dunia usaha dan sub sektor yang berhubungan dengan penyelesaian. Namun kata dia, harus lebih mengedepankan pelayanan kepentingan masyarakat, jangan kedekatan bisnis.
“Seperti Jalur Puncak 2, semua harus dilibatkan lalu berkolaborasi dengan seluruh unsur dalam merealisasikannya,” tandasnya. (*)
