Harian Sederhana, Bogor – Dua paket pekerjaan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat untuk PDAM Tirta Pakuan senilan Rp26 miliar gagal lelang. Hal itu sangat disayangkan mengingat manfaatnya sangat besar untuk masyarakat.
Meurut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bogor, Henny Nurliani paket pengadaan PDAM merupakan dua dari 6 paket pengadaan yang mengalami gagal lelang yakni dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Pendidikan (Disdik)
Ke enam paket gagal lelang itu antaralain, untuk Dinas PUPR
perbaikan Jembatan Gantung Rawayan Parung Banteng senilai Rp600 juta, pembangunan Jembatan Pulo Geulis Rp 500 juta
“Untuk bantuan keuangan dari Provinsi Jabar adalah bantuan untuk PDAM yakni Pembangunan Distrik Meter Area (DMA) senilai Rp12,3 milyar dan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Rp13,5 Milyar,” kata Henny, Senin (11/11)
Sementara untuk lelang pengadaan dari Disdik kegiatannya adalah revitalisasi SD Pamoyanan Dua pagu anggarannya senilai Rp 1,1 Milyar, revitalisasi SD tajur satu Rp700 juta dan revitalisasi SD Cijahe Rp700 Juta.
Gagalnya lelang kegiatan untuk perusahaan plat merah itu sangat disayangkan Dirut PDAM Tirta Pakuan Deni Surya Sanjaya. Hal tersebut bukan tanpa alasan tetapi mengingat manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.
Menurut Deni, itu merupakan bantuan keuangan dari Provinsi yang masuk ke Pemda dan dilelangkan oleh ULP Pemkot Bogor dan PPKnya dinas PUPR.
“Kalau kami PDAM hanya mengikuti hasilnya saja, karena projecknya ada di Dinas PUPR hanya penerima manfaat,” kata Deni kemarin.
Tetapi lanjut Deni, pihaknya akan kembali mngusulkan di tahun anggaran 2010. “Nanti datanya dari kami, onlinnya dari Bappeda dan projecknya tetap di Dinas PUPR,” ujarnya.
Mengenai gagal lelang bantuan pengadaan untuk PDAM, Deni mengaku sejauh ini tidak melakukan koordinasi dengan PUPR mengingat waktunya sangat mepet. “Tetapi kalau untuk progres tahun depan, kami sudah koordinasi dengan PUPR dan Bappeda,” ungkapnya.
Dan untuk lelang tahu depan lanjut Demi, kemungkinan dalam perencanaan akan ada perubahan untuk menyesuaikan harga. Tetapi untuk kuota bantuan tidak akan ditingkatkan meskipun pelanggan dan jumlah kebutuhan meningkat.
“DED yang ada sudah mantap, jadi bagian perencanaan paling merevisi sedikit untuk penyesuaian harga saja tidak menambah kuota bantuan dalam pengajuan itu,” pungkasnya. (*)
