Harian Sederhana, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok angkat bicara soal permintaan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta supaya dana hibah ke Kota Depok dikurangi di tahun 2020. Pasalnya, salah penggunaan dari dana hibah tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan banjir yang acap kali terjadi di DKI Jakarta.
Selain itu, pengurangan dana hibah sendiri bisa saja dilakukan tapi bila kedepannya pengelolaan banjir tidak maksimal, DKI Jakarta tidak boleh menyalahkan kota-kota penyangga, khususnya Kota Depok.
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna berharap wacana pengurangan dana hibah ini harusnya tidak asal dilontarkan saja melainkan harus dikaji mendalam terlebih dahulu. Pradi mengaku dana hibah yang diterima dari Jakarta dipergunakan untuk kepentingan Jakarta sendiri, salah satunya mengatasi permasalahan banjir.
Ia mencontohkan, dana tersebut dipergunakan mengeruk situ yang diperuntukkan menampung air agar tidak meluber dan menyebabkan banjir di Jakarta saat musim hujan tiba. Pradi mengatakan, kini pengerukan tengah berlangsung di Kota Depok yakni di Situ Rawa Besar, Situ Sawangan, dan Situ Pladen.
“Itu kan untuk investasi DKI Jakarta dan ini efektif dalam mengatasi banjir. Selama ini saya rasa Depok tidak mendapatkan dana hibah sebesar Bekasi maupun Tangerang Selatan,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (12/11).
Bukan hanya untuk mengatasi permasalahan banjir, Pradi pun mengatakan dana hibah tersebut pun dipakai dalam menata estetika kota. Apalagi Kota Depok merupakan salah satu penyangga Ibu Kota. Pradi pun menganggap dana hibah yang diberikan pun masih relatif kecil.
“Selama ini hibah dari Jakarta menurut kami masih relatif kecil. Kita inginnya duduk bersama untuk membicarakan lebih banyak hal. Komunikasi yang serius yang sama-sama menguntungkan baik untuk Jakarta ataupun Depok,” kata Pradi.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono pun ikut angkat bicara perihal wacana yang dilontarkan oleh Komisi D DPRD DKI Jakarta terkait pengurangan dana hibah untuk Kota Depok.
Ia mengatakan, dana hibah tersebut mayoritas untuk mengatasi permasalahan banjir dan lainnya di DKI Jakarta. Karena itu, Hardiono meminta kepada DKI Jakarta agar tidak menyalahkan kotanya bila mengalami terkenal banjir.
“Mayoritas dana hibah dari DKI Jakarta diperuntukan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Kalau Jakarta nanti banjir parah ya jangan salahkan Depok. Tanggung saja sendiri,” kata Hardiono.
Menurut Hardiono, pemberian hibah dari Pemprov DKI Jakarta selama ini masih kurang. Meski begitu, jika Pemprov DKI Jakarta mengurangi dana hibah ini, Hardiono menegaskan Depok tidak merasa dirugikan.
“Selama ini dana hibahnya saja relatif kecil kok. Belum bisa untuk meng-cover pengerukan situ untuk menampung air hujan di Depok. Harus diingat bahwa Depok punya 23 situ. Dana dari DKI berapa? Jelas masih kurang lah. Ini kok malah mau dipotong lagi,” kata Hardiono.
Bukan itu saja, ia pun meminta kepada Pemprov DKI agar tidak pelit memberikan anggaran lantaran semuanya dipergunakan demi kemaslahatan DKI Jakarta itu sendiri. Ia pun kembali menegaskan kalau Kota Depok tidak merasa dirugikan bila benar dana hibah akan dikurangi.
Pada kesempatan tersebut, Hardiono menyebut kalau dana hibah dari DKI Jakarta bisa digunakan maksimal bila tidak digelontorkan di menjelang akhir tahun. Sebab bila dikucurkan akhir tahun maka dipastikan dana tersebut tidak terserap dengan baik.
“Kalau dikucurkan sejak bulan Maret hingga Juni maka jelas bisa terserap maksimal. Tapi kalau di akhir-akhir tahun ya jangan harap bisa terserap maksimal,” ujar orang nomor tiga di Kota Depok ini.
Hardiono pun meminta kepada anggota DPRD DKI Jakarta turun ke lapangan untuk melihat sungai dan memetakan permasalahan kenapa wilayahnya sering banjir. Dengan turun langsungnya ke lapangan juga, anggota DPRD DKI Jakarta pun mengetahui permasalahan dan bisa mencarikan solusi.
“Cobalah anggota DPRD-nya turun ke lokasi biar tahu bagaimana sesungguhnya permasalahan banjir yang ada, bukan tiba-tiba mengurangi dana hibah kepada kota kota penyangga Jakarta,” imbuh Hardiono.
Ia sebenarnya berharap agar dana hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ditambah bukan malah dikurangi. Ia menerangkan, di tahun 2020 Pemkot Depok mengajukan dana hibah ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 669 miliar.
“Untuk 2019 saja Depok dapat Rp 38 miliar. Yang dikurangi belum tahu berapa. Kalau bisa naik (dana hibahnya-red) lah,” tutup Hardiono.
Seperti diketahui, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI untuk mengurangi dana hibah yang diberikan kepada Kota Depok dan Bogor. Pasalnya, Komisi D menilai anggaran dana itu dipergunakan untuk membeli alat saringan sampah otomatis. Sebab bila hujan turun, sampah kiriman datang ke Jakarta melalui Sungai Ciliwung.
Anggota Komisi D DPRD DKI, Ferrial Sofyan menyarankan hal tersebut pada saat Dinas Lingkungan Hidup DKI mengajukan anggaran Rp 197 miiliar untuk pengadaan saringan sampah otomatis di Sungai Ciliwung di daerah hulu Jakarta dengan perbatasan Kota Depok dan Kabupaten Bogor.
“Saran saya saringan sampah memang harus ditambah, dan nanti hibah-hibah ke Depok dan Bogor juga harus dikurangi,” kata Ferrial Sofyan seperti dikutip dari beritasatu.com dalam rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI di ruang rapat Komisi D, DPRD DKI, Jakarta, Senin (11/11).
Karena masih banyak sampah kiriman dari dua kota tersebut, Ferrial Sofyan menilai pemberian dana hibah harus di evaluasi. Apalagi, sampah kiriman mereka yang tersangkut di saringan pintu air Manggarai sangat merugikan masyarakat maupun Pemprov DKI Jakarta.
Dengan kondisi tersebut, politisi dari Fraksi Demokrat ini mengharapkan kedua daerah mitra DKI Jakarta itu bisa lebih peduli terhadap sampah di Sungai Ciliwung.
“Jangan sampai hibah yang diberikan DKI dibalas dengan kiriman sampah dari Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Padahal dana hibah untuk menanggulangi banjir di wilayah setempat yang berimbas kepada DKI,” terang Ferial Sofyan.
Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Abdul Ghoni menambahkan, sebetulnya wacana pemasangan saringan sampah ini sudah tercetus sejak 2006 lalu. Bahkan lokasi pemasangannya sudah ditentukan yakni di lahan DKI yang menjadi perbatasan dengan Kampus Universitas Indonesia (UI) Kota Depok, Jawa Barat.
Namun, anggaran itu tidak terserap karena lokasi pembangunannya belum dinormalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pihak yang berwenang.
Di sisi lain, koordinasi antara DKI dengan kedua daerah itu juga kurang berjalan baik. Karena itu, ia mengusulkan agar kerja sama dikuatkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) dengan pemerintah daerah Kota Depok dan Bogor.
“Kalau bapak mau masang alat itu di sekitar Depok dan Bogor, itu sebetulnya sudah pernah diwacanakan sejak 2006 lalu. Seharusnya bapak sekarang kuatkan dulu kerja samanya dengan mereka atau sempurnakan dulu MoU-nya,” kata Abdul Ghoni.
Dalam kesempatan itu, Abdul Ghoni juga meminta dinas untuk mengusulkan saringan sampah otomatis di titik lain seperti di Kali Pesanggrahan. Kata dia, luapan kali akibat tumpukan sampah itu juga meluap hingga Pasar Cipulir, Jakarta Selatan. (*)
