Harian Sederhana, Bogor –Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah petuah saat memberikan sambutan dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019, di Sentul Rabu (13/11).
Ada beberapa pesan Presiden, salah satunya adalah meminta aparat penegak hukum untuk menegakkan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana mestinya. Tentu dengan atau tanpa membuat ketakutan kepada pihak-pihak yang justru ingin mengeluarkan kebijakan dan berinovasi demi kemajuan bangsa.
“Saya ingatkan (kepada para penegak hukum), jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit. Tapi, yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,” ujarnya.
Kebijakan-kebijakan serta inovasi yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk kemajuan dan mendukung agenda strategis bangsa harus didukung dan tidak dicari-cari kesalahannya apabila memang tidak ada niatan melanggar hukum.
“Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita,” jelas dia.
Meski demikian, dalam prosesnya, Presiden meminta penegak hukum untuk mengawal dan mengingatkan para pengambil keputusan sejak awal pelaksanaan pekerjaan.
Kepala Negara tak menginginkan bahwa kesalahan yang telah diketahui pada awal pelaksanaan kemudian didiamkan dan baru diusut saat pengerjaan telah selesai.
Menurutnya, banyak proses penegakan hukum yang terjadi dengan pola serupa itu. Presiden mengatakan bahwa pola pikir tersebut mesti segera dibenahi.
“Jelas-jelas itu sudah keliru sejak awal, diingatkan dong. Jangan ditunggu sampai terus dikerjakan. Setelah rampung baru ditebas. Enggak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini,” ujar Jokowi.
Dia mengaku banyak menerima laporan mengenai oknum penegak hukum yang bermain-main dengan jabatannya dengan memeras birokrat yang berinovasi dan mengeluarkan kebijakan untuk kemajuan bangsa.
Ia langsung memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan pihak terkait lainnya untuk langsung mencopot para penegak hukum dengan mental seperti itu.
“Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat,” tuturnya.
Selain itu, Presiden meminta TNI dan Polri dan para penegak hukum untuk menjaga kewibawaan. Ia meminta agar kewibawaan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung agenda besar bangsa Indonesia.
“Cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita. Meningkatkan ekspor dan menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti, kalau di area ini masih ada yang bermain-main, akan saya gigit sendiri,” katanya.
Jangan Persulit Perizinan
Rumitnya proses perizinan yang dialami investor asing membuat Presiden Jokowi angkat bicara. Jokowi meminta kepala daerah memangkas peraturan dan reformasi birokrasi, agar perizinan dimaksud tidak terhambat.
Permintaan Presiden tersebut bukan tanpa alasan, namun imbas dari berpindahnya 33 pabrik atau perusahaan besar tiongkok dari Indonesia ke luar negeri.
“Ada 33 Perusahaan Cina pindah dari negara kita. 23 ke Vietnam dan 10 lainnya pindah ke India, Banglades, Kamboja, Laos dan lainnya,” kata Jokowi.
Iklim seperti ini diharapkan Jokowi dapat menjadi pelajaran dan koreksi bagi Pemerintah Indonesia.
Pindahnya puluhan perusahaan besar dari Indonesia ke luar negeri tersebut, kata Jokowi, disebabkan rumitnya mengurus perizinan, karena harus melewati fase yang sangat panjang. Oleh karenanya, Jokowi minta kepada seluruh kepala daerah agar menjadi introspeksi.
“Saya minta kepada para bupati dan wali kota serta ketua DPRD agar jangan terus menerus menerbitkan Peraturan Daerah (Perda), baik Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota (Perwal),” tuturnya.
Jokowi meminta perda lama agar dikaji ulang kebutuhannya. Jika diperlukan, bisa juga dengan menerbitkan satu perda maka sepuluh perda lama dihapuskan. “Kalau mau buat peraturan baru, hapus sepuluh atau minimal dua peraturan sebelumnya,” imbuhnya.
Jokowi juga meminta kepada pimpinan daerah sampai tingkat menteri agar tidak terus menerus membuat peraturan, karena negara Indonesia bukan negara peraturan.
Lebih jauh Jokowi menegaskan, selain memangkas peraturan panjang yang rumit, ia pun meminta jika ada calon investor yang ingin membangun perusahaan dengan orientasi ekspor agar segera dibantu perizinannya.
“Kepada kepala daerah, jika ada yang mau bangun pabrik atau perusahaan berorientasi ekspor, cobalah tutup mata untuk membantu proses perizinannya sampai selesai, jangan dipersulit,” tegasnya.
Hal itu lanjut Jokowi, saat ini di Indonesia marak produk impor, mengalahkan produksi nasional sendiri. Jokowi sebut itu memprihatinkan.
Berkaitan dengan masalah perizinan, beberapa waktu lalu Jokowi sempat mewacanakan pemangkasan birokrasi pada pemerintah daerah, atau pemangkasan esselon pejabat.
Pemangkasan tersebut bertujuan jika terdapat surat perizinan maka harus melalui tahap esselon IV, III, II sampai esselon I, bahkan sampai ke wali kota, bupati atau gubernur.
“Reformasi birokrasi ini penting, agar surat menyurat termasuk pengajuan perizinan itu bisa lebih cepat dan tidak berbelit-belit hingga bisa mencapai empat bulan. Saya ingin kedepan ekonomi kita pertumbuhannya lebih meningkat,” lanjutnya. (*)
