Harian Sederhana, Cibinong – Aparatur Pemerintah Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor hingga kini masih menunggu instruksi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait Jalur Puncak 2, terlebih setelah Bupati Ade Yasin menyatakan jalur tersebut akan kembali digarap pada 2020 mendatang.
Sekretaris Kecamatan Sukamakmur, Mochamad Sobar Mansoer mengaku pihaknya sangat mendukung langkah yang dilakukan bupati dalam merealisasikan Jalur Puncak 2. Bahkan, kesiapaannya bukan hanya soal teknis pembangunan, namun sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan sejak dini.
Dengan dibangunnya Jalur Puncak 2, sambung dia, sudah tentu wilayah Kecamatan Sukamakmur semakin berkembang, terutama soal aksesbilitas.
“Ya kami sudah sangat sangat siap. Bagaimanapun ketika jalur ini dibangun maka sangat menguntungkan wilayah Kecamatan Sukamakmur. Karena aksesnya dibuka,” kata Sobar kepada wartawan, Kamis (14/11).
Menurut keterangan Sobar, pembangunan Jalur Puncak 2 tidak hanya dinantikan oleh pihak kecamatan, namun juga masyarakat sekitar. “Sebagian besar warga memiliki harapan besar terralidasinya jalur tersebut,” tutur Sobar.
Hal itu kata dia, wilayah Kecamatan Sukamakmur terfokus pada dua bidang, yaitu pariwisata dan pertanian. “Kawasan wisata seperti Curug Cipamingkis, Ciherang, Cibeet dan beberapa lainnya ada disini, ditopang dengan Villa Khayangan, Situ Rawagede. Semua itu masuk dalam wilayah timur kabupaten,” ujarnya.
Oleh karena itulah Sobar dan sebagian besar warganya sangat mengharapkan pembangunan Jalur Puncak 2 dapat direalisasikan lebih cepat.
Lebih jauh, Sobar menerangkan beberapa akses pertanian yang ada di wilayahnya. Salah satu komoditi yang menjadi andalan adalah Kopi Catang Malang yang ada di Desa Sukawangi. Kopi Catang Malang dikatakan Sobar telah menembus pasar perdagangan kopi di Paris, Prancis.
Atas dasar itulah Sobar menilai akses Jalur Puncak 2 sangat diperlukan bagi petani kopi, agar sumber pendapatan daerah juga ikut mengalamai kenaikan berkat kelancaran sistem transportasi.
Kendati demikian, pihaknya juga mengakui permasalah ketika jalur tersebut telah dibangun akan terjadi pada segi pelayanan jasa yang ada.
“Terus terang saja, memang kondisi layanan jasa kami masih perlu penanganan lebih lanjut, ini juga berpengaruh kepada kondisi layanan jasa kami. Jadi layanan jasanya masih terbatas,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sopiah mengatakan Pemkab Bogor memiliki beberapa rencana pembangunan di beberapa wilayah Kabupaten Bogor.
Syarifah mengatakan Bupati Bogor Ade Yasin telah memfokuskan pembangunan di dalam programnya. Melihat beberapa kali Bupati telah melakukan koordinasi dengan pemerintahan di beberapa wilayah yang bertetangga dengan Kabupaten Bogor.
“Salah satu agendanya kami akan gelar Border Economic Summit yang mana itu pertemuan elite kerja sama wilayah perbatasan,” ujar Syarifah.
Syarifah melanjutkan, kelanjutkan pembangunan Jalur Puncak 2 masuk di agenda program pembangunan Bupati.
“Terutama untuk jalur Puncak 2 atau kami menyebutnya Poros Tengah Timur, itu sangat urgen dan Cianjur sangat ngotot untuk itu karena akan berdampak pada laju ekonomi mereka yang mayoritas petani sayuran,” pungkasnya.
Sebelumnya Bupati Bogor, Ade Yasin kembali menyampaikan curhatannya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal Puncak II. Hal itu disampaikan saat Rakornas Indonesia Maju di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (13/11).
Ia mengatakan, pembangunan Jalur Puncak 2 dinilai solusi terbaik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi beban kendaraan di Jalan Raya Puncak, yang bisa mencapai 19.000 unit, terutama saat musim liburan.
Ade Yasin menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah memiliki lahan yang bisa digunakan untuk Puncak II, yang membentang sepanjang 46 kilometer dari kawasan Sentul hingga Cianjur dan dianggap bisa mengurangi kepadatan kendaraan di Jalan Raya Puncak hingga 50%.
Untuk mengatasi kemacetan, pihaknya bersama Kementerian Perhubungan sempat memberlakukan sistem kanalisasi 2-1 sebagai pengganti sistem satu arah atau one way yang 32 tahun diterapkan di kawasan tersebut. Namun, upaya ini belum berhasil.
“Kami sudah jenuh dengan one way di Puncak. Kanalisasi 2-1 juga pernah dilakukan, tapi tidak berhasil. Ini karena volume kendaraan tidak sebanding dengan badan jalan yang kecil,” kata Ade.
Kini, ia memohon kepada Kementerian PUPR untuk membangun jalan Poros Tengah Timur atau biasa disebut Jalur Puncak Dua. Karena, ruas jalan sepanjang 46 kilometer yang menghubungkan Sentul Bogor dengan Cipanas-Cianjur itu lahannya sudah dibebaskan.
“Kami juga sudah mengajukan proposal ke PUPR untuk dibangunkan jalan dari Sentul sampai Cianjur. Artinya ada solusi mengatasi kemacetan di Jalur Puncak, bisa 40 persen mengurangi kemacetan,” beber politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Selain mempermudah akses masyarakat, pembangunan jalur itu juga bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar. Pasalnya, jika diliat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut masih minim.
Karenanya ia menilai sangat penting terwujudnya Puncak II. Pasalnya, selain bisa mengurangi kemacetan, jalur tersebut ini dirasa mampu untuk mendongkrak perekonomian warga sekitar.
“Tapi ada kajian berbeda dari Kementerian PUPR dengan Kabupaten Bogor. Menurut Kemen PUPR, kalau dibangunkan jalan, mereka khawatir malah perumahan yang berkembang. Tapi kajian kami, justru dengan jalan itu, meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang berujung pada meningkatnya taraf hidup, perekonomian hingga indeks pembangunan. Dibikin green belt saja jika khawatir jadi banyak perumahan di sana,” paparnya.
Dia pun berharap Kementerian PUPR mulai melirik Puncak II untuk mengatasi masalah kemacetan di Puncak. Karena, kata dia, jika mengandalkan APBD Kabupaten Bogor, tidak memungkinkan.
“Berdasarkan kajian kami, pembangunan tersebut membutuhkan Rp 1,2 triliun untuk membangun Poros Tengah Timur. Kalau menggunakan APBD tidak memungkinkan. Anggaran kami minim sementara kebutuhannya banyak,” tandasnya. (*)
