Harian Sederhana, Cibinong – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor. Kunjungan diterima Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Pendopo Bupati, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Senin (09/12).
Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi X menyoroti tentang banyaknya pengangguran yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bogor.
Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf mengatakan kunjungan yang dilakukan adalah untuk membahas isu tertentu saja atau spesifik. Salah satunya membahas tentang pendidikan di Bumi Tegar Beriman.
“Hari ini (kemarin-red) kunjungan membahas soal pendidikan di Kabupaten Bogor,” kata Dede Yusuf kepada wartawan di Pendopo Bupati.
Menurut Dede, kunjungan tahun ini membahas soal visi Sumber Daya Manusia yang unggul, salah satunya dalam membentuk para pendidik yang unggul atau fokasi.
“Kami berusaha melihat kondisi fokasi yang ada beserta konteksnya adalah Kota Bogor dan Bekasi. Hal itu dikarenakan tercukupinya dunia usaha dan industri yang dimiliki kedua kota tersebut,” tutur Dede.
Dia melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir SDM SMK sempat mengungguli jurusan umum lainnya, namun kini SMK menjadi salah satu penyumbang pengangguran yang cukup besar.
“Mungkin angka penyerapannya SMK menuju kepada dunia usaha dan industri apa akibatnya? Kami juga ingin tahu apakah telah terjadi link and match, sementara pendidikan Bekasi dan Bogor dengan kebutuhan usaha dan industri sangat besar,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan sangat menyambut dengan baik adanya kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh anggota Komisi X DPR RI ini, dalam hal fokus kepada dunia pendidikan untuk mempersiapkan kepada dunia kerja.
“Kami juga dengan kedatangan anggota DPR RI ini akan curhat dan akan memohon untuk banyak hal hal permasalahan yang perlu dibantu, dan perlu diperhatikan terkait persoalan sekolah di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Apalagi, sambung Iwan, Kabupaten Bogor dengan visi misi yang sesuai itu saat ini memiliki masalah dengan bangunan gedung pendidikan. Iwan menuturkan beberapa gedung sekolah yang ada di Kabupaten Bogor mengalami kerusakan.
“Apalagi, Kabupaten Bogor penduduk yang banyak dan besar 5,8 juta jiwa dan 435 desa dan kelurahan, serta 40 kecamatan ini, tentunya harus ada dorongan dari pemerintah pusat yang utama dalam hal ini DPR RI,” harapnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Entis Sutisna. Dia berharap kunjungan kerja anggota DPR RI juga bisa membantu dalam hal kewenangan SMK maupun SMA.
“Karena kewenangan SMK dan SMA ini adanya di Provinsi Jabar, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ucapnya.
Menurutnya, di Kabupaten Bogor ini ada 12 program unggulan, yaitu dari Tata Busana, Boga, Kecantikan, Rias Pengantin, kemudian untara, Bahasa Inggris, Komputer, Otomotif, Pengobatan Tradisional, Siastu, Akupuntur, dan Baby Sitter.
“Walaupun ini belum merata dan belum maksimal, dan hanya beberapa lembaga kursus yang sudah kita diklat hal-hal lain, terkait bagaimana nanti lulusan yang nyambung dari pekerjaan ini saya belum melihat dengan jauh,” kata Entis Sutisna.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, angka pengangguran di Kabupaten Bogor dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan 0,2 persen atau menjadi 254.590 jiwa. Yang memprihatinkan lagi, jumlah pengangguran didominasi lulusan SMA, yakni 136.782 jiwa atau sekitar 53,73 persen.
Untuk lulusan Diploma (D1,2,3) jumlah pengangguran sebanyak 12.643 orang (4,97 persen) dan Sarjana sebanyak 13.199 orang (5,18 persen). Tahun 2017, pengangguran 9,55 persen (248.368 orang) dari jumlah penduduk, sedangkan di tahun 2018 sebanyak 9,75 persen (254.590 orang) meningkat 0,2 persen. (*)
