Harian Sederhana, Depok – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung berpesan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya untuk tidak berperan aktif untuk mengkampanyekan kandidat calon, meski ASN punya hak pilih dalam pemilu.
Doli mengaku, selama kunjungannya ke beberapa daerah salah satu pembahasan menarik adalah netralitas ASN. Pasalnya, petahana akan mengikuti perhelatan pilkada dan terkadang memanfaatkan ASN untuk berkampanye.
“Kita mengimbau mereka (ASN-red) betul-betul bekerja secara profesional. ASN ini kan aparat birokrasi yang tugas utamanya melayani publik. Tidak untuk ikut politik praktis, jadi siapapun yang terpilih, mereka harus tetap loyal sebagai pelayan publik,” tutur Doli di Balai Kota Depok, Kamis (12/12).
Politisi Golkar ini juga meminta kepada petahana yang akan mengikuti konstelasi pilkada bisa menempatkan ASN bukan sebagai pemain politik, tapi diposisikan sebagai pelayan publik yang merupakan tugas mereka.
“Kita berharap para petahana yang akan bertarung pada pilkada serentak, bisa menempatkan ASN sebagai yang betul-betul memang tugasnya, karena (tugas-red) mereka bukan untuk ikut-ikutan main politik, tapi mendorong mereka bekerja secara profesional sesuai tugas fungsinya,” kata Doli.
Masih ditempat yang sama. anggota Komisi II DPR RI, Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik uang atau penggunaan anggaran APBD pada Pilkada Serentak 2020.
“Memang domain pemilu ada di penyelenggara pemilu namun dalam konteks pencegahan politik uang atau penggunaan anggaran tentunya perlu ada pengawasan KPK,” tutur Johan Budi.
Johan menerangkan, pada Pilkada Depok 2020 penyelenggara negara atau petahana akan kembali maju dalam pilkada tersebut, seperti wali kota, wakil wali kota dan juga sekretaris daerah.
“Jadi KPK mengawasi penyelengaraan pilkada dari sisi penggunaan anggaran oleh penyelenggara negara. Jadi kerja sama dalam konteks mengawasi,” jelasnya.
Mantan Juru Bicara KPK ini menyebut, untuk menghasilkan kepala daerah yang mempunyai integritas bagus maka prosesnya pula juga harus mempunyai integritas, bermartabat dan jurdil. Dia uga menyoroti DPT yang masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah termasuk di Kota Depok Jawa Barat.
“Jangan sampai hak pilih mereka hilang. Seperti yang dijelaskan wali kota Surakarta pemutakhiran data pemilih sampai last minute hari pencoblosan,” kata Johan.
Masih ditempat yang sama, Pradi Supriatna selaku Wakil Wali Kota Depok mengatakan, ASN sudah diingatkan untuk menjaga netralitasnya selepas punya hak pilih dalam pemilu. ASN di Kota Depok juga diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kita yakini mereka secara pribadi punya pilihan (dalam pilkada-red). Namun pada penyelenggaraannya, (ASN) tidak diperkenankan ikut dalam politik praktis. Karena tugas sahabat-sahabat ASN adalah fungsinya pelayanan dan tidak boleh terlibat (politik praktis-red),” kata Pradi.
“Pemkot Depok sudah memberikan ASN dan kami sudah diingatkan pada Desember ini agar tidak melakukan rotasi atau mutasi jabatan. Alasannya takut digunakan untuk kepentingan politik,” tandas Pradi. (*)
