Harian Sederhana, Depok – Menjelang Pilkada Depok yang akan dihelat pada 23 September mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok saat ini tengah mempersiapkan perekrutan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Badan Adhoc. Rencananya perekrutan tersebut akan diselenggarakan pada 15 Januari 2020 mendatang.
Persyaratannya untuk para calon pun tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumya. Hanya saja, kini usia petugas akan dibatasi maksimal 60 tahun.
“Persyaratan tidak ada hal krusial yang dibutuhkan yang berbeda hanya pembatasan usia maksimal yaitu 60 tahun. Itu saja yang beda, sisanya sama (dengan Pemilu sebelumnya),” tutur Ketua KPU Depok, Nana Shobarna kepada wartawan, Kamis (09/01).
Meski pada pemilu sebelumnya banyak terjadi permasalahan, Nana optimis dalam perekrutan nanti akan banyak warga yang mendaftar.
“Yang dibutuhkan itu lima orang di tiap kecamatan, jika ada 11 kecamatan berarti 55 orang untuk PPK. Sementara untuk kelurahan itu masing-masing tiga orang berarti 189 orang untuk PPS,” ucap Nana.
Nana menambahkan, untuk honorarium akan mengalami peningkatan, meski dinilai tidak terlalu besar. Kenaikan ini berlaku untuk honorarium seluruh petugas mulai dari badan adhoc, PPK hingga PPS.
“Itu (honorarium) sudah kita alokasikan. Misalnya ketua PPK kalau sebelumnya Rp 1,8 juta nanti menjadi Rp 2 juta. Dengan kenaikan honor ini saya kira tidak ada penambahan kewajiban. Tapi kami memang mencari yang direkrut itu lebih melek informasi,” katanya.
Nana menegaskan, seleksi penerimaan anggota PPK-PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian anggota PPK-PPS. PPK dan PPS nantinya bukan hanya harus memiliki independensi tanpa berpihak, tetapi juga harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil suara yang jujur. (*)
