Harian Sederhana, Depok – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Imam Budi Hartono angkat bicara perihal pemekaran wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut diungkapkannya saat dijumpai Harian Sederhana di bilangan Margonda, Selasa (21/01).
Imam mengatakan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar sudah mengakomodir tiga wilayah baru di wilayah Jabar, salah satunya Bogor Barat. Selain itu kata Imam, DPRD Jabar sudah menetukan lokus atau wilayah yang nantinya akan dijadikan Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat.
“Sudah ditentukan kecamatannya, nanti kita lihat kelurahan yang tingkat bencana alamnya minim,” kata Imam.
Imam menilai, langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan pemekaran sangatlah tepat. Bahkan, Imam berharap ada lebih dari 15 daerah pemekaran baru. “Kami berharap di Provinsi Jawa Barat ada lebih dari 15 daerah yang melakukan pemekaran,” tutur politisi PKS tersebut.
Nantinya, 15 daerah kota atau kabupaten baru di Jabar yang diharapkan dilakukan pemekaran, salah satunya Kota Cipanas dan Sukabumi Selatan.
“Untuk wilayah Jabar yang luas wilayahnya hampir sama dengan Jawa Tengah, jumlah kota atau kabupaten yang ada di sini dinilai sangat kurang,” kata Imam.
Hal itu, sambung dia, mengingat di Jateng terdapat 40 kota/kabupaten, sedangkan di Jabar hanya 27. Untuk itu Imam berharap adanya pemekaran di Jabar agar mendapatkan bantuan pusat lebih banyak.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna Istimewa tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bogor Barat, Senin (20/01). Paripurna menghasilkan ketetapan persetujuan antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor dengan seluruh fraksi yang ada.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan seluruh persyaratan telah selesai dan akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat paling lambat akhir Januari 2020. “Harusnya selesai pada Desember, namun karena ada sedikit keterlambatan, maka kami minta waktu tambahan sampai Januari,” tutur Ade Yasin kepada wartawan.
Disebutkannya, hampir 85 persen Daerah Otonomi Baru (DOB) Wilayah Kabupaten Bogor tidak berkembang, Ade Yasin meminta pihak lain tidak menyamaratakan beban masing-masing wilayah. Ade mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memiliki beban yang cukup besar, terutama dari jumlah penduduk dan luas wilayah.
Bahkan, kata dia, di daerah lain juga DOB tidak berkembang atau mengalami keterlambatan. Meski begitu, Ade menuturkan untuk wilayah Jawa Barat tidak ada yang gagal, semuanya berhasil.
“Contohnya di Pangandaran, Bandung Barat dan Cimahi. Disana berhasil kan membuat DOB, jadi harus ada pengecualian,” ujar Ade.
