Harian Sederhana, Depok – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Imam Budi Hartono mendukung langkah Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam mencari solusi mengatasi permasalahan kemacetan di kota yang dipimpinnya.
Apalagi saat ini, permasalahan kemacetan masih menjadi trending topik di kalangan masyarakat Kota Depok. Karenanya, perlu ada solusi yang bagus dengan adanya transportasi yang ramah dan massal.
“Menurut saya sah-sah saja kepala daerah punya keinginan untuk warga menjadi lebih baik. Ini kan persoalan kemacetan dan transportasi massal yang nyaman, wajib bagi kepala daerah memperjuangkannya. Ini kan memang tugas kepala daerah,” tuturnya kepada Harian Sederhana, Rabu (29/01).
Walaupun rencana proyek besar ini belum ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Depok, lanjut Imam, Wali Kota Depok harus mengusahakan dan mendukung penuh rencana ini.
Sebab, rencana transportasi masal yang akan dibangun ini pun pernah terjadi di beberapa proyek pusat yang menabrak RTRW Jawa Barat seperti di Pelabuhan Patimban, Kereta Api cepat Jakarta-Bandung, dan rencana Bandara Karawang.
“Semua itu menabrak RTRW Jawa Barat. Kita dan teman-teman di DPRD Jawa Barat diminta untuk merubah RTRW secara parsial karena kegiatan-kegiatan pusat yang ada di Jawa Barat seperti Pelabuhan Patimban dan rencana Bandara Karawang, kita dipaksa oleh pusat harus ada di RTRW Jabar,” ujar Imam.
Artinya, lanjut Imam, pembangunan mega proyek untuk transportasi massal tidak ada yang mustahil untuk dilakukan oleh pusat. Bahkan perihal wacana tersebut, Komisi IV DPRD Jabar akan menenindaklanjuti rencana tersebut.
“Tidak ada yang mustahil untuk dilakukan oleh pusat, dan saya setuju kedepan Depok bisa dibangun monorel sepanjang Tol Cijago, semoga bisa direalisasikan,” kata Imam.
Pria yang akrab disapa IBH ini juga menyebut, bila Kota Depok nantinya memiliki transportasi massal berbasis rel seperti Light Rapid Transit (LRT) maka wilayah tersebut dapat semakin cepat berkembang dan maju.
Ia mengatakan, Depok membutuhkan transportasi massal yang baik dan dapat mengatasi kemacetan. Apalagi kota ini merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, karenanya Depok butuh transportasi massal seperti LRT.
“Kalau menggunakan moda transportasi bus tidak akan memecahkan masalah dan tetap saja macet, kedua pasti para supir angkot juga protes, dan yang ketiga LRT bisa menghubungkan jaringan jalan ke pusat-pusat kota khusus Jakarta,” imbuhnya.
Saat ini, lanjut IBH, masyarakat Depok banyak menggunakan menggunakan kereta rel listrik atau KRL dan penggunanya semakin membludak terutama di pagi hari. Dengan adanya LRT mungkin sebagian akan beralih ke LRT.
“Apalagi di Margonda ada UI dan Gunadarma dimana mahasiswa akan banyak bisa menggunakan moda transportasi ini (LRT), apalagi jika stasiunnya langsung di UI,” katanya.
Kalau untuk dana pembangunan transportasi massal ini, sambung dia, dananya dari pusat dan bekerjasama dengan pihak ketiga. Pemkot Depok juga bisa melalui anggota legislatif atau Aleg DPR RI Dapil Depok yang membidangi transportasi untuk memperjuangkan hal tersebut.
“Dan rencana ini pun Kota Bandung akan dibuat itu juga. Ini tidak mustahil,” tutup IBH. (*)
