Harian Sederhana, Cibinong – Pimpinan dan Komisi V DPRD Jawa Barat merasa kecewa dengan minimnya langkah Gubernur Ridwan Kamil dalam penanganan bencana alam, banjir bandang, dan longsor yang terjadi di Bumi Tegar Beriman pada Rabu, 1 Januari 2020 kemarin.
Kekecewaan para wakil rakyat kepada pria yang akrab disapa RK itu bukan hanya karena dia absen saat Presiden Joko Widodo ke lokasi terdampak bencana alam di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
Orang nomor satu di Jabar itu tidak memberikan pinjaman alat berat dan minimnya pemberian Biaya Tak Terduga (BTT) dari Pemprov Jabar kepada Kabupaten Bogor yang hanya Rp 1,5 miliar, sementara Bekasi diberikan Rp 2,5 miliar.
“Padahal, Kabupaten Bogor paling terdampak bencana, jumlah pengungsi lebih banyak dan korban jiwa maupun luka juga lebih banyak,” kata Wakil Ketua DPRD Jabar, Ahmad Ru’yat saat kunjungan di Mako Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Rabu (08/01).
Karena itulah, Ahmad Ru’yat akan mempertanyakan minimnya bantuan ke Kabupaten Bogor dan tidak hadirnya RK saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Bogor kemarin.
Mengenai adanya usulan dari Komisi V DPRD Jabar untuk menyatakan nota dan hak interpelasi ke Ridwan Kamil, mantan Wakil Wali Kota Bogor akan menunggu sikap anggota dewan lainnya.
“Kalau pernyataan nota agar ada evaluasi bantuan itu pasti kami lakukan, namun usulan agar DPRD Jabar mengajukan hak tanya atau interpelasi kepada Gubernur Ridwan Kamil itu kami sebagai pimpinan tentunya menunggu persetujuan anggota DPRD Jawa Barat lainnya,” sambungnya.
Senada dengan Ahmad Ru’yat, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Iwan Suryawan menyoroti minimnya kesiapan Pemprov Jabar dalam menangani bencana alam baik di Kabupaten Bogor maupun daerah lainnya.
“Sejak menyusun anggaran, kami sudah mengingatkan Pemprov Jabar bahwa sejak bulan Desember hingga awal tahun 2020 itu memasuki rawan bencana hingga harus ada stok bantuan logistik dan lainnya karena minimnya bantuan dari Pemprov Jawa Barat maka kita lihat di lapangan bahwa lebih banyak bantuan dari pemerintah pusat ketimbang pemprov,” papar Iwan.
Politisi PKS itupun meminta agar Pemprov Jawa Barat memberikan bantuan peminjaman alat berat buldoser untuk membersihkan lumpur dan memperbaiki jalan di Kecamatan Sukajaya atau wilayah terdampak bencana alam lainnya.
“Selain harus memberikan bantuan peminjaman alat berat buldozer, Pemprov Jawa Barat juga bisa menambah bantuan logistik tabung gas, obat-obatan dan lainnya yang memang dibutuhkan oleh para korban bencana,” pintanya.
Anggota Komisi V dan juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya menilai, kejadian bencana alam ini soal etik dan bukan politik jadi walaupun Sukajaya bukan basis politik atau lumbung suara Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam Pemilihan Gubernur beberapa waktu lalu, tetapi ketika ada bencana alam pemberian bantuan secara maksimal pun harus tetap dilakukan.
“Dari 11 desa di Kecamatan Sukajaya ada 9 desa dan 6 desa di antaranya dalam status terisolir akibat terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor. Kalau Presiden dan beberapa menterinya aja turun ke lokasi bencana alam, kenapa Ridwan Kamil tidak turun? Oleh karena itu kami akan usulkan hak tanya atau interpelasi demi menggugah nilai etik Ridwan Kamil,” tutur Asep.
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan berterima kasih terhadap perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua dan Komisi V DPRD Jawa Barat, politisi Partai Gerindra ini berharap bantuan dari Pemprov Jawa Barat ke Kabupaten Bogor ditingkatkan lagi nilainya.
“Saat ini kami membutuhkan bantuan peninjaman alat berat buldoser untuk membuka akses insfrastruktur jalan yang kemarin terputus, selai itu para korban bencana alam butuh bantuan tenda, logistik, obat-obatan dan lainnya,” pungkas Iwan. (*)
