Harian Sederhana, Bekasi – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi terus bersuara atas wacana gabungnya kota yang dipimpinnya ke Provinsi DKI Jakarta. Bahkan secara tegas dirinya mengatakan jika Kota Bekasi menggulirkan wacana pembentukan provinsi sendiri tidak menjadi masalah.
“Kan baru Wali Kota Bogor ngomong akan ada provinsi, dan saya sudah saya sampaikan kan kita enggak ke Bogor, kita karakteristiknya ini, terus apa yang dilanggar coba, kajiannya kan belum dan sudah ramai,” katanya usai mengikuti pelantikan 50 anggota DPRD Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (26/08).
Menurut dia, kalau ingin gabung ke Provinsi DKI Jakarta harus ada survei, jajak pendapat, dievaluasi lalu ada persetujuan DPRD.
Terkait jajak pendapat, pria yang akrab disapa Pepen ini, menegaskan bukan pemerintah yang menyelenggarakannya, harus ada instrumen didalamnya yang menyelenggarakan hal tersebut.
“Terkait jajak pendapat harus ada instrumen didalamnya, bukan pemerintah yang menyelenggarakannya, ini gara-gara Bogor kita jadi cape menanggapinya,” sanggahnya.
Untuk instrumen tersebut, dirinya menegaskan bisa saja berasal dari mahasiswa, akademisi maupun badan-badan lain didalamnya.
“Instrumennya bisa dari mahasiswa, akademisi maupun badan lainnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, sejarawan Ali Anwar, mengatakan lebih tepatnya Kota Bekasi kembali ke DKI Jakarta bukan bergabung kesana.
Menurut dia, hal ini didasarkan kepada budaya Kota Bekasi lebih banyak mengedepankan aspek betawi, lalu plat kendaraannya pun sudah berplat B, untuk nomor telepon pun sudah (021) dan Poldanya pun Kota Bekasi lebih kepada Polda Metrojaya bukan Polda Jabar.
“Lebih tepatnya Kota Bekasi kembali ke DKI Jakarta bukan gabung ke DKI Jakarta, dan hal ini didasarkan kepada beberapa pertimbangan,” pungkasnya. (*)
