Harian Sederhana, Bekasi – Bupati Bekasi Eka Supria Atmajaya dinilai mengabaikan arahan pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo yang menekankan kepada seluruh gubernur, bupati/ walikota melakukan penyerapan APBD semaksimal mungkin, agar tidak terjadi silpa.
Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam penyerapan anggaran 2019 di akhir triwulan penyerapan baru sekitar 35 persen. Ini perlu sikap dari Mendagri untuk memanggil bupati, karena dinilai sudah mengabaikan instruksi pemerintah pusat dalam menjalakan program pembangunan.
“Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) patut dipertanyakan kinerjanya selaku ketua KASN,” ujar R Meggy Brotodiharjo Pengamat Kebijakan Publik Bekasi.
Meggy menjelaskan, kepala dinas selaku pengguna anggaran, harus mampu menyerap anggaran yang sudah dialokasikan pada masing – masing dinas sesuai pengesahan RPJMD yang ada.
“Di sinilah sikap dan ketegasan seorang Sekda sebagai ketua KASN dibutuhkan keberanian untuk menegur dan memberikan sanksi tegas terhadap kepala dinas yang penyerapannya masih minim,” tegasnya.
Menurutnya, kalau Sekdanya dinilai tidak mampu dan takut dalam melakukan koordinasi kepada masing – masing kepala dinas, ini perlu menjadi pertanyaan. Hal ini, terkesan disengaja apa yang dilakukan Sekda, karena bila terjadi peningkatan silpa, maka anggaran silpa tersebut akan digunakan untuk pengalokasian pada anggaran tunjangan daerahnya.
“Ini merupakan cara-cara licik yang akan dilakukan seorang Sekda dan menjadi pemicu tidak berjalannya pembangunan di segala sektor. Yang akhirnya sangat merugikan masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak dapat merasakan hasil pembangunan yang diharapkan,” ujarnya
Seharusnya, pihak legislatif sesuai tupoksinya, harus berani mendesak dan memanggil Sekda atau Bupati agar kinerja para pejabat ASN lebih maksimal, terutama dalam penyerapan anggaran bisa maksimal dan terus melakukan upaya, mendesak eksekutif memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. (*)
