Harian Sederhana, Depok – Bakal Calon Wali Kota Depok dari PKS, Imam Budi Hartono (IBH) memiliki dua gagasan untuk kemaslahatan umat. Gagasan pertama adalah menambah anggaran dana kelurahan menjadi Rp 5 miliar per tahun. Yang mana nanti anggaran itu diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur tingkat kelurahan agar lebih cepat dan efisien.
Gagasan kedua, dirinya akan menyubsidi pemakaman. Hal ini lantaran banyaknya keluhan masyarakat perihal mahalnya pemakaman. Rencananya, setiap masyarakat Depok yang tidak mampu akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 1 juta.
“Insha Allah, bila nanti saya terpilih nanti maka dana kelurahan akan saya tingkatkan menjadi Rp 5 miliar per tahun. Kalau sekarang sudah Rp 2,7 miliar maka tinggal menambah Rp 2,3 miliar lagi. Kalau dikali 63 (sesuai jumlah kelurahan di Kota Depok) jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 miliar,” tuturnya, Minggu (01/03).
Imam mengatakan, alasan penambahan dana kelurahan tersebut lantaran melihat kondisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kota Depok selama bertahun-tahun selalu hampir Rp 600 miliar. Karenanya perlu komitmen untuk menggunakan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat dan berupaya untuk menyerap APBD dengan sebaik-baiknya.
“Alasan lain penambahan anggaran kelurahan tak lain adalah banyaknya masyarakat yang tidak kebagian anggaran dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Maka dengan penambahan ini, lebih banyak yang mendapatkannya terutama dari sisi pembangunan ekonomi, sosial, dan pemuda,” kata Imam.
Nantinya, sambung Imam, dalam dana kelurahan tersebut bisa dipergunakan untuk pemberdayaan pemuda khususnya yang tergabung dalam panji Karang Taruna. Bukan itu saja, dana kelurahan juga dapat diperuntukkan penambahan insentif RT/RW dari sisi kinerja.
“Kalau sekarang baru Rp 800 ribu atau Rp 1,2 juta nanti akan ditambahkan anggaran kinerjanya. Semakin kinerjanya baik maka hasilnya akan semakin baik. Dalam anggaran itu nanti akan diberi porsi untuk kegiatan PKK, Posyandu dan kegiatan-kegiatan keagamaan,” ujar Imam.
Pria yang akrab disapa IBH ini optimis niatan tersebut akan terealisasi. Ia memilih anggaran tersebut dapat terserap dengan baik dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat daripada terjadi SILPA.
“Daripada anggaran sisa lebih baik dimanfaatkan langsung untuk masyarakat. Kenapa bisa dimanfaatkan langsung beda sama proyek, kalau proyek itu ada sisa ketika anggaran Rp 5 miliar ditawar Rp 4 miliar sisanya Rp 1 miliar. Begitu juga dengan pembebasan yang mana tidak berhasil maka terjadi SILPA. Beda dengan masyarakat, anggaran Rp 2 miliar di kelurahan selalu habis bahkan kurang. Masih banyak masyarakat yang di Musrenbang tidak kebagian anggaran maka kita tambah. Kita berharap bila strategi ini kita terapkan, SILPA akan semakin berkurang,” paparnya.
Perihal subsidi pemakaman, IBH ingin aspirasi masyarakat terpenuhi. Terutama dari sisi mahalnya biaya pemakaman terutama untuk masyarakat yang tidak mampu. Nantinya, dana tersebut langsung diberikan kepada pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU).
“Jadi masyarakat bisa gratis atau menambahkan sedikit untuk biaya pemakaman bilamana ada sanak saudaranya yang meninggal dunia,” tandas IBH. (*)
