Perusahaan otobus (PO), misalnya, harus diatur secara konkret operasinya di tengah larangan mudik agar timbul kepatuhan. “Kalau memang sudah menjadi instruksi presiden, atau SK, atau apa pun namanya, akan kami sosialisasi ke PO-PO untuk menaati aturan ini,” ujar Idris.
“Artinya ya mereka tidak beroperasi, kecuali nanti ada pengecualian-pengecualian, barangkali misalnya orangtuanya sakit berat, kan repot juga. Makanya, harus ada tadi tata laksananya yang jelas,” tandas Idris.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta kepada warganya agar tidak mudik saat Ramadan maupun Lebaran 2020. Hal ini lantaran dapat berisiko besar menjadi potensi penyebaran virus corona atau Covid-19.
Ia pun menyambut baik soal kebijakan Presiden Joko Widodo perihal larangan mudik karena hal tersebut sebagai salah satu ikhtiar dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Meski begitu, dirinya berharap kebijakan larangan mudik juga harus disesuaikan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.
“Kami sangat menyambut baik lah ya, kebijakan larangan mudik itu. Apapun yang Presiden instruksikan kita dukung,” tutur Dedie, Selasa (21/04).
Dedie pun menginginkan agar kebijakan pelarangan mudik dalam diimplementasikan oleh seluruh pihak. Supaya kebijakan ini nantinya dapat sejalan dengan apa yang diterapkan di lapangan.
Ia pun memberi contoh, bila memang mudik sudah secara tegas dilarang tetapi sudah banyak warga yang terlanjur memesan tiket baik pesawat maupun kereta api, maka langkah yang baik untuk menyelaraskan kebijakan larangan mudik itu adalah dengan cara merefound tiket tersebut.
“Bila mau efektif, misalkan berapa banyak tiket kereta api yang terjual, ya dibatalkan. Kalau perlu jalan tol ditutup, kalau perlu KRL ditutup, jangan sampai kebijakan mudik dilarang tetapi kereta masih ada, bis masih ada,” ujar Dedie.
“Artinya kan larangan mudik itu larangan naik angkutan umum, angkutan umum ini ada mobil, bisa naik kereta, bisa naik pesawat, angkutan pribadi bisa mobil bisa motor. Nah kemudian aksesnya gimana? Ya jalannya ditutup atau bisa juga dilakukan penyekatan-penyekatan, untuk memastikan tidak ada (masyarakat-red) mudik,” imbuhnya.
Wakil Wali Kota Bogor ini pun meminta kepada masyarakat terutama yang berada di Kota Bogor untuk mengerti serta mendukung penuh kebijakan ini. Sebab pada prinsipnya, pelarangan ini semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia.
“Saya kira begini, kenapa Presiden melarang, karena kita dikhawatirkan menjadi carier (pembawa virus). Kita mungkin tidak kelihatan, tapi kita berasal dari daerah pandemik. Nah daerah pandemik ini mengandung resiko virus sebagai carier. Nah kalau kita tidak lakukan protokol, kan kasihan orangtua kita,” ujar Dedie.
