Untuk itu, sambung Dedie, dirinya berpesan kepada warga Kota Bogor agar bersabar dan memperbanyak ibadah dalam menghadapi bulan Ramahan. Ia pun menyebut apa yang dilakukan pemerintah ini bertujuan memutus mata rantai penyebaran dan dapat berakhirnya pandemi corona di Indonesia.
“Saya berpesan kepada semua warga khususnya warga bogor, menghadapi Bulan Ramadan ini memang cukup berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya, ya kita harus sabar, tawakal, ya kita harus yakini dengan yang kita lakukan ini. Insha Allah ini akan menurunkan tingkat penyebaran Covid-19, bukan hanya di Kota Bogor tetapi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sendiri mengapresiasi kebijakan pelarangan mudik. Meski begitu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku akan mempelajari teknis yang hendak dilakukan untuk mencegah agar warganya tidak mudik. Hal ini lantaran Pemkot Bekasi belum menerima surat resmi perihal kebijakan pelarangan mudik ini.
“(Kita) dukung, kami akan pelajari,” tutur Wali Kota Bekasi melalui pesan singkat, Selasa (21/04).
Sementara itu, Enung Nurkholis selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi membenarkan bila sampai saat ini Pemkot Bekasi masih menanti surat resmi larangan mudik dari Pemerintah Pusat.
Meski begitu, Enung belum bisa memastikan apa saja kebijakan yang hendak diambil jika surat resmi larangan mudik tersebut telah diterimanya dari Pemerintah Pusat.
“Kalau sudah terima surat edarannya baru akan kami sampaikan ke masyarakat,” ucap Enung.
Diluar larangan mudik yang diembuskan pemerintah pusat, Pemkot Bekasi, kata Enung, sudah terlebih dahulu mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang nekat untuk mudik meski jumlahnya tak banyak dari situasi normal.
Ia juga memastikan di kawasan terminal maupun bus-bus telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Aturan dan penjagaannya aja yang kita ketatin. Semua bus dan terminal juga sudah sesuai standar protokol pencegahan Covid-18 dengan mengenakan masker, cek suhu tubuh dan menerapkan physical distancing,” kata Enung.
Pihaknya kini juga rutin mendata warga Bekasi yang mudik ke kampung halaman. “Kami jalani perintah Ditjen Otda Kemendagri untuk data pemudik,” tutur dia.
Presiden Jokowi sebelumnya beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik. Dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik. (*)
