Harian Sederhana, Bekasi – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi Karto mengaku aksi demo GTK di gedung DPRD Kota Bekasi kemarin tanpa izin pihak pemerintah.
“Pemanggilan kita hari ini ke Komisi I DPRD Kota Bekasi terkait klarifikasi pernyataan si Lukman dimana kegiatan mereka itu tanpa sepengetahuan kita, dalam arti gak ada izin. Sedangkan yang bersangkutan (Lukman) itu kan Tenaga Kerja Kontrak (TKK). TKK itukan sudah mendapatkan honor, nah kalau sekarang dia menuntut dasar dia apa? Sedangkan dia setiap bulan dapat honor. Secara otomatis dia sudah bagian dari Pemda, kalau menuntut kapasitas dia sebagai apa? Itu sama saja kayak kurang ajar,” terang Karto, Senin (2/12).
Pada saat dia demo kemarin, dia sudah kita panggil tapi tidak datang. Kemudian janjian di DPRD pas Paripurna dia gak datang juga.
“Nah karena dia gak datang saya tunggu hari Senin, tapi belum ketemu saya untuk dimintai klarifikasi,” terangnya.
Disinggung soal Lukman selaku Koordinator Aksi mengatakan informasi awal dari salah satu media online terkait pemberitaan adanya pemotongan gaji sebesar Rp 2,8 juta dan itu terbit di media apa, yang berkomentar siapa justeru menjadi pertanyaan. Mengingat kata Karto, dirinya sudah bertemu pertemuan Ketua IWO yang mengatakan kalau itu tidak benar. Berartikan apa yang disampaikan dia itu hoax.
“Ketika itu hoax, sudah pasti akan ada sanksi nanti buat dia. Bicara sanksinya apa, segala sesuatunya itu pakai prosedur. Jikapun ada komentar dari Anggota DPRD pecat dalam rapat tadi, ya silahkan saja pecat. Kan yang memecat bukan saya. Kalau menurut saya sih ya pecat saja,” tegasnya.
Ditanya jika si Lukman selaku Koordinator aksi tidak bisa membuktikan informasi yang katanya didapat dari salah satu media online terkait pemberitaan pemotongan gakit para Guru honorer dan GTK dapat dianggap sebagai konteks mengadu domba antara Anggota Legislatif dengan para Guru dan TTK, Karto menjawab sikap tersebut tidak baik/benar.
“Dari awal sudah kita sampaikan bahwa rasionalisasi honor itu tidak ada. Terus pemberhentian TKK juga tidak ada karena kita masih butuh. Sepanjang Anggaran APBD itu ada, kita gak usahkan bicara di potong. Jadi harapan kita agar jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan bahwa tidak ada organisasi Forum Silaturahmi GTK. Justru, kata Inay, dirinya baru tahu ada lembaga seperti itu.
“Aksi mereka tidak ada ijin dari saya. Bahkan lampiran ijin aksi dari Polres kami tidak menerima copyannya. Saya baru tahu itu ada forum seperti itu,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Bekasi, Iwan Nendi Kurniawan mengaku kecewa dengan sikap koordinator aksi yang menuding dapat isu adanya pemotongan gaji TKK sebesar Rp 2,8 juta dari media online.
“Itu pernyataan seolah menuding kami pelaku jurnalis media online memproduksi berita hoax. Kami kecewa ketidakhadiran Lukmanul Hakim dalam rapat klarifikasi hari ini. Dan jika tidak ada sanksi tegas dari Dinas terkait kemungkinan besar kita akan laporkan kepihak kepolisian,” ungkapnya.(*)
