Untuk sektor pendidikan, Golkar dan KPNP menyoroti masih kurangnya SMA di Kota Depok. Bahkan ada satu kecamatan yang belum memiliki SMA.
“Yang paling krusial adalah pembangunan SMA secara merata. Ini Kota Depok, bukan wilayah yang jauh. Keberadaan SMA memang ranahnya provinsi, tapi bagaimana upaya kota untuk mendorong dan kolaborasi dalam pemerataan SMA di Kota Depok, sehingga masyarakat Kota Depok di seluruh wilayah dapat menjangkau,” ujarnya.
Lebih lanjut diutarakannya, dalam hal penataan kota masih banyak keluhan dari masyarakat, diantaranya trotoar yang rusak dan keberadaan pot tanaman yang mengganggu di trotoar.
“Kita kan bisa melihat daerah lain yang terbilang sukses dalam hal penataan kota, seperti Surabaya dan Bandung. Penataan kota yang baik dan disukai masyarakat,” kata Farabi.
Perihal pengangguran di Kota Depok, Farabi pun ikut menyorotinya. Ia menyebut angka pengangguran harus diturunkan secara drastis. Apalagi Kota Depok memiliki banyak potensi seperti memiliki 23 situ yang bila dimaksimalkan secara maksimal dapat mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sisi wisata.
“Kami sempat datang ke beberapa tempat yang bisa menjadi pemasukan Kota Depok, seperti situ. Situ jangan hanya menjadi wilayah angker atau sekadar tempat mojok muda-mudi. Dengan penataan situ agar bisa mendatangkan wisata ke Depok. Warga tidak lagi liburan dan membelanjakan uangnya ke wilayah lain. Situ bisa dibangun taman-taman kota, jogging track, hingga kantong parkir,” paparnya.
Depok, lanjutnya, acap dikenal dengan persoalan kemacetan dan terkesan malas ke Depok. Upaya pemecahannya diantaranya dengan pembangunan moda transportasi publik terintegrasi hingga ke nasional. Hal ini karena banyak warga Kota Depok yang bekerja di luar daerah, termasuk Jakarta.
“Sangat disayangkan jalur MRT berhenti di Cibubur. Bagaimana komunikasi dibangun agar ini bisa disambungkan ke Depok,” pungkasnya. (*)
