Metro Depok – Usai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, KPU Kota Depok kini akan menghadapi pesta lima tahunan kembali yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok Dede Selamet Permana menuturkan pihaknya meminta kepada KPU untuk memperbaiki kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Hal ini dikarenakan saat Pilgub Jabar 2018 masih banyak ditemukan KPPS kinerja dan kondisi skill dinilai kurang maksimal. Selain itu, para pesonel KPPS dinilai banyak yang tidak mahir, serta dalam bimtek yang dilakukan untuk para KPPS pun tidak maksimal.
“Saat Pilgub kemarin memang banyak ditemukan banyak sekali KPPS kurang maksimal. Karenanya kami meminta kepada KPU Depok untuk memperbaiki kinerja mereka. Apalagi nanti jumlah KPPS bisa menjadi lima ribuan,” tuturnya kepada wartawan.
Dia mengatakan seperti di Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, pengawas TPS menjadi rujukan utama dalam bertanya bagaimana mengisi form. Baik itu bagaimana cara mengisi C7 ataupun lainnya. Pihaknya juga menyebut tidak efektifnya bimtek KPPS lantaran hanya diikuti dua orang dari KPPS.
“Ketika berhalangan hadir, ya kita tidak bisa garasi bagaimana dengan wawasan di TPS tersebut karena tidak semuanya mengikuti bimtek,” katanya.
Pihaknya juga masih menemukan di kecamatan bahwa ada petugas KPPS yang masih salah mengisi form dan kurang cermatnya mereka dalam mengisi formulir C dan C1. Sehingga mengakibatkan misalnya jumlah pemilih laki laki dan perempuan tertukar serta jumlah DPTB salah tulis.
“Itu banyak terjadi. Ini berakibat nanti dalam rekap tingkat kecamatan akan menimbulkan ketidak akuratan data. Kemudian ada TPS yang tidak mengecek KTP-El ketika pemilih membawa form C6. Ada juga yang tidak mengecek formulir A5 (pemilih pindahan-red) dan juga tidak dicek KTP-El asalnya apakah benar itu pemilih pindahan atau bukan,” katanya.
Dede juga menemukan kalau pengawas TPS yang tidak diizinkan masuk lantaran H-2 buku panduan KPPS itu baru diberikan. “Ini terlambat sekali. Mestinya buku itu diberikan ketika bimtek. Bahkan seperti di Cinere bahkan kita temukan itu ada KPPS malam sebelum pilkada baru di bimtek,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Depok Titik Nurhayati menganggapi kritik yang dilontarkan Panwaslu Kota Depok atas kualitas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Pilkada Serentak lalu.
Dirinya mengakui masih banyak anggota KPPS yang melakukan kesalahan ketika menjalankan tugas di TPS. Dia pun menyebut banyak anggota KPPS yang baru kurang memahami cara menjumlahkannya. Contohnya DPT berapa, untuk pemilih tambahannya berapa, pemilih yang menggunakan KTP dan juga surat keterangan berapa.
Usia KPPS yang kebanyakan masih muda dinilai menjadi penyebab keahlian dan kecakapan SDM yang direkrut. Hal tersebut diketahuinya setelah dirinya melakukan penilaian dengan melakukan peninjauan langsung dalam Pilgub Jabar beberapa waktu yang lalu.
“Di dalam Pilgub ini banyak KPPS yang baru. Karena sekarang mulai umur 17 tahun itu sudah bisa menjadi anggota KPPS. Kadang, pada saat dia menghitung C6 dan C7 itu masih ada yang terlewat. Bahkan saya temui di TPS ada yang menuliskan dobel,” jelasnya.
Titik mengakui kecakapan KPPS merupakan hal penting karena bertanggung jawab atas jalannya pemungutan suara di setiap TPS. Menurutnya, akurasi data di tingkat TPS merupakan tulang punggung dalam perhelatan setiap pesta demokrasi yang ada.
“Jadi memang perlu kehati-hatian ekstra. Terutama tulang punggung kita sebetulnya akurasi data di tingkatan TPS,” tandasnya. (WS/MD/JPG)
