Harian Sederhana, Depok – Rencana kenaikan dana insentif (penguatan kinerja) RT, RW dan PM tidak ada kaitannya dengan masalah politik.
Hal itu dikatakan Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat menyerahkan buku rekening kepada warga sasaran yang mendapat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kecamatan Sukmajaya, Jumat (6/12).
“Jadi, engga ada hubungan dengan politik. Rencana kenaikan insentif ini karena sayangnya saya kepada RT, RW dan LPM di Kota Depok,” tegas Idris disela-sela kegiatan tersebut di Balai Rakyat Jalan Merdeka, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya.
Dijelaskannya, dirinya akan memperjuankan kenaikan insentif untuk RT, RW dan LPM sebesar Rp.1 juta perbulan.”Saya akan perjuangkan kenaikan insentif tersebut. Tentunya akan diusulkan melalui DPRD terlebih dahulu, kalau disetujui oleh DPRD kenaikan insentif akan diterapkan pada tahun 2021,” ujar Idris.
Di bagian lain dia mengajak RT, RW dan LPM meningkatkan pengawasan, program seperti Kampung KB atau RW Ramah Anak.
“Jadi, ke depan, mari kita tingkatkan pengawasan terhadap keberjalanan program, seperti Kampung KB atau RW Ramah Anak. Dengan demikian, manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh warga,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (DPAPMK) Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan, pemberian insentif RT, RW dan LPM merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kota Depok atas kontribusi dan peran aktif RT, RW, serta LPM dalam proses pembangunan di Kota Depok.
“Kota Depok banyak meraih penghargaan seperti Kota Layak Anak, Kota Sehat , dan lainnya berkat sinergitas dan kontribusi Pemkot Depok dan warga. Mudah-mudahan kerja keras para ketua RT, RW dan LPM bisa bermanfaat bagi masyarakat Depok,” kata Nessi.
Dirinya menambahkan, pemberian insentif untuk RT di wilayah Kecamatan Sukmajaya sebanyak 886 orang, RW sebanyak 125 orang dan LPM 6 orang.”Besaran insentif RT Rp.160.000 perbulan, RW Rp.200.000 perbulan dan LPM Rp.240.000 perbulan. Semuanya dikalikan enam bulan,” terang Nessi. (*)
