Harian Sederhana, Cibinong – Mulyadi selaku anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yakni Kabupaten Bogor mengaku banyak melihat kejanggalan dalam sederet proyek di Pemerintah Kabupaten Bogor dibawah pimpinan Bupati Ade Yasin dan Wakilnya, Iwan Setiawan.
Mulyadi menegaskan sudah saatnya stakeholder Kabupaten Bogor menguatkan sinergi untuk mengawal dan mengkritisi perencanaan pembangunan, proses pembangunan dan hasil pembangunan sektor apapun di Kabupaten Bogor.
Seperti diketahui, pasangan Ade-Iwan diusung oleh PPP dan Gerindra dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2018 lalu.
Anggota Komisi V DPR ini mengatakan pembangunan di Kabupaten Bogor banyak sekali yang tidak sesuai harapan dan terindikasi bermasalah.
Mulyadi mencontohkan sejumlah proyek yang dianggap janggal. Dari Kecamatan Cibinong sampai Jonggol dianggap ada yang tidak beres.
“Pembangunan Plaza Situ Cibinong, revitalisasi Masjid Baitul Faizin di lingkungan Pemkab Cibinong dan beberapa masjid di Kabupaten Bogor, gedung olahraga Jonggol dan Alun-alun Jonggol, sangat terlihat jauh dari semestinya,” tutur Mulyadi kepada wartawan seperti dikutip dari merdeka.com belum lama ini.
Mulyadi pun meminta pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan setiap proyek tersebut. Sebab kata dia, semua pembangunan menggunakan uang rakyat yang harus jelas penggunaan dan pertangungjawabannya.
“Kita tidak boleh membiarkan situasi ini terus terjadi, sikap mental ini harus segera diperbaiki, jangan sampai pembangunan kehilangan ‘ruh’, pembangunan yang asal-asalan dan seremonial belaka, tanpa ada manfaatnya kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat,” tegas Anggota Dewan Pembina Gerindra tersebut.
Lebih parah lagi, lanjut Mulyadi, masukan dan kritikan serta hasil audit hanya dianggap angin lalu oleh Bupati dan Wakil Bupati. Dia menilai tak ada perubahan yang dilakukan bupati maupun wakilnya meski sudah diberikan masukan.
“Penyimpangan jalan terus dan akhirnya masyarakat sudah apatis, sangat mengerikan jika hal ini dibiarkan seperti hal yang biasa,” tambah dia.
Mulyadi juga mendapatkan laporan bahwa Bantuan Keuangan dari Pemprov Jawa Barat tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Pemkab Bogor.
Misalnya, uang senilai Rp 7,2 miliar untuk membangun alun-alun di Jonggol, tapi malah digunakan untuk Plaza Situ di Cibinong.
“Kita berharap pemangku kepentingan jangan semakin hanyut dengan perilaku menyimpang yang pada akhirnya membuat masyarakat semakin menderita,” terang pria asli Jonggol tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra mengaku pihaknya akan lebih peka dalam melaksanakan pekerjaan. Apalagi bila menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
“Kita akan melakukan evaluasi perihal tersebut,” tuturnya kepada Harian Sederhana.
Ketika ditanyakan soal apakah ada rencana Komisi III melakukan sidak ke proyek-proyek yang dimaksud, Sastra mengaku pihaknya masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK).
“Kita tunggu hasil audit BPK, karena lembaga tersebut tengah mengaudit semua proyek yang ada di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Ia pun menyebut proyek yang dimaksud Mulyadi adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). “Benar itu bantuan pemprov, kedepan kami akan lebih jeli lagi,” tandasnya. (*)
