Harian Sederhana, Cibinong – Kepala daerah di Bodebek berharap selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dimulai pada 15 April mendatang, operasional Kereta Api Listrik (KRL) dihentikan sementara.
Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim usai rapat video conference bersama kepala daerah tersebut dengan PT KAI dan PT KCI di Posko Gugus Tugas Covid-19, Jalan Pajajaran Kota Bogor, Senin (13/04).
“Tadi kita rapat dengan PT KCI, PT KAI Daops 1, Bupati Bogor, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok diwakili Kadishub dan Bupati Bekasi diwakili Kadishub. Kepala daerah ini menyarankan yang ekstremnya menutup operasi 14 hari,” ucap Dedie.
Menurutnya, para penumpang KRL Commuter Line memiliki risiko besar terpapar virus corona atau Covid-19 terlebih saat ada ini lima daerah (Bodebek) akan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara serentak dalam waktu dekat.
“Tujuannya untuk menyelamatkan jiwa manusia agar tidak terpapar dari Covid-19, itu aja dulu. Kenapa harus ditutup? Karena risikonya terlalu bebas. Dengan pengendalian saat ini yang lemah, kita tidak bisa menjamin pembatasan social distancing di dalam kereta bisa terwujud. Buktinya terjadi penumpukan-penumpukan penumpang,” ucapnya.
Kemudian, dalam rapat tersebut juga para kepala daerah akan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi perkantoran yang masih memperkerjakan karyawannya.
“Untuk memikirkan bagaimana sesungguhnya bidang-bidang apa saja yang masih beroperasional di Jakarta sehingga masih saja masyarakat atau mereka yang berangkat dari Bogor atau Bekasi mempunyai tujuan tertntu di Jakarta. Kalau ini bisa dipetakan atau ada langkah lebih tegas, mobilitas warga ke Jakarta bisa ditekan lebih maksimal lagi,” ujar Dedie.
Namun, jika memang nantinya tidak bisa dilakukan penutupan secara penuh, para kepala daerah memberikan alternatif pilihan yakni pembatasan jam operasional KRL Commuter Line saat jam kerja.
“Ada alternatif jika tidak bisa ditutup penuh. Operasional kereta hanya dilakukan bukan jam kerja. Contohnya jam operasional kereta hanya dari jam 11 sampai 2 siang saja. Agar tidak terjadi seperti tadi pagi (penumpukan penumpang di Stasiun Bogor) keluhan itu juga di stasiun lain. Permasalahannya di ketidakmampuan kita semua melakukan social distancing di dalam transportasi kereta,” tuturnya.
Usulan itu akan dituangkan dalam surat resmi kepada Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan, PT KAI dan PT KCI.
“Semua ini agar tujuan dari pada social distancing yang sudah memakan biaya besar ini tidak sia-sia. Kita bicaranya jaring pengaman sosial, distribusi bantuan agar cepat juga ingin kembali normal. Tapi di satu sisi kita produksi Covid-19 dan bagaimana pelaksanaan PSBB ini efektif. Respons PT KAI menyatakan kesanggupannya, jadi tidak menutup kemungkinan (penutupan). Besok Insya allah suratnya dikonsepsi. Kita sudah sepakat kolektif saja ditandatangani kemudian disampaikan,” tuturnya
Senada dengan Dedie, Ade Yasin selaku Bupati Bogor juga berharap selama penerapan PSBB ini dirinya meminta agar operasional KRL dihentikan sementara saat Bodebek melakukan PSBB di 15 April mendatang.
Ade mengatakan, penumpang kereta api atau commuter line menjadi salah satu perhatian saat melaksanakan PSBB, sebab menurut dia sangat sulit mengontrol physical distancing atau jaga jarak di dalam kereta.
“Dari Bogor mungkin bisa diawasi. Tetapi penumpang naik di setiap stasiun, sehingga semakin banyak penumpang. Ini akan sulit mengontrolnya,” kata Ade Yasin.
Ade menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta yang merupakan episentrum corona di Indonesia, bahkan hingga 9 April sudah 18 orang yang meninggal.
Karenanya, kata dia, situasi Kabupaten Bogor menjadi agak krusial karena sampai tanggal 9 April itu jumlah orang dalam pemantauan atau ODP mencapai 818 orang. Dari jumlah tersebut, 491 selesai dipantau dan 327 orang masih dalam proses pemantauan.
Pada sejumah kesempatan Ade Yasin mengatakan pihaknya berkepentingan untuk menghentikan arus masuk kendaraan atau arus keluar masuk orang ke Kabupaten Bogor, karena warga Kabupaten Bogor umumnya tertular dari Jakarta. (*)
