Harian Sederhana, Depok – Penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada awal 2020 lalu, dinilai DPRD Kota Depok sudah cukup baik.
Wakil Ketua I DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengatakan, terkait bencana, Wali Kota Depok sudah menyiagakan seluruh aparatur dan instansinya untuk segera tanggap dan menyelesaikan masalah bencana. Namun demikian, Yeti mengatakan Pemkot Depok harus bisa fokus pada pemulihan trauma pascabencana kepada para korban.
“Ini harus menjadi concern (perhatian) yang serius terutama oleh Dinas Kesehatan untuk menyiapkan psikolog-psikolog untuk membantu memulihkan bencana karena memang hal tersebut tidak mudah,” kata Yeti Wulandari di DPRD Depok, Senin (13/01).
Selain trauma healing, politisi Gerindra ini juga meminta kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkin) agar segera merenovasi rumah-rumah warga terutama yang rusak berat akibat longsor.
Sementara itu, Pemerintah Kota Depok mengevaluasi terkait bencana banjir yang terjadi di hampir seluruh wilayah berjuluk seribu belimbing. Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan ada sekitar kurang lebih 87 titik banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Korban jiwa (meninggal dunia) akibat longsor yang tercatat ada tiga, sedangkan untuk banjir tidak ada korban jiwa namun memang menyisakan genangan air bervariasi dari satu sampai dua meter,” tutur Pradi usai sidang Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu 8 Januari 2020.
Menurut dia hingga saat ini pihaknya masih melakukan proses pembenahan pascabencana yaitu membersihkan rumah–rumah warga yang terdampak, termasuk masalah kesehatan korban bencana.
“Kita tak ada hentinya puskesmas dan tenaga kesehatan di terjunkan ke titik – titik yang kemarin terjadi banjir,” katanya.
Sementara itu menanggapi perihal penyebab banjir yang diduga disebabkan oleh pelanggaran dalam tata ruang dan tata bangunan di Kota Depok, Pradi menegaskan hal tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi Pemkot Depok.
Namun disisi lain, diakui Pradi masalah tata letak pembangunan di Kota Depok terpantau cukup strategis, karena berada di kawasan dataran tinggi. Sehingga ketika air dari Sungai Ciliwung meluap hingga menyebabkan banjir akan cepat bergeser dan surut.
“Banjir yang cukup tinggi kemarin juga, terpantau cepat surut,” jelasnya.
Penataan yang sesungguhnya adalah keberadaan 23 situ yang ada di Kota Depok, menurut Pradi harus ada cara untuk mengintervensi seluruh situ tersebut sehingga berfungsi sebagai daerah resapan air dan ekonomi pariwisata.
“Puluhan situ ini sangat luas, ada yang lima hektar bahkan mencapai puluhan meter. Tentunya sangat berpotensi terutama untuk peningkatan ekonomi,” ujar Pradi.
Oleh sebab itu, pihaknya akan meminta usulan kepada pemerintah pusat baik secara tertulis maupun berkoordinasi langsung untuk memikirkan strategi pemberdayaan situ. Selain itu Pemkot Depok juga telah mempersiapkan konsep perencanaan yang matang mengenai pembangunan baik jangka panjang maupun pendek.
“Kita siapkan blue printnya, ini untuk 50 bahkan 100 tahun kedepan mulai dari sanitasi, pedestrian, akses – akses yang tidak berbenturan untuk Depok kedepan,” pungkasnya. (*)
