Harian Sederhana – Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Depok, T. Farida Rachmayanti menyebut sistem PPDB di tahun ini khususnya di hari pertama terlihat kurang rapih. Contoh kasus di SMAN 1 Depok massa membludak, sehingga sempat tidak kondusif.
Hal ini menunjukkan bahwa realitas masalah sapras SMAN di Depok masih terbatas sementara kebutuhan masyarakat untuk sekolah negeri tinggi.
“Kita berharap ada koordinasi ke depannya untuk evaluasi antara provinsi dan kota agar bisa lebih baik. Karena setiap kota punya potensi dan masalah yg beda, ujarnya kepada Harian Sederhana.
Ia mengusulkan, akan lebih baik dibagi misalnya menjadi tiga zonasi. Sehingga satu SMA tertentu tidak dituju dari berbagai penjuru.
Kepadatan penduduk dan jumlah sapras biar bagaimanapun menuntut adanya kompetisi. Proporsi faktor UN perlu ditinjau kembali. Diperbesar jangan 15 persen
Ketika disinggung tentang sistem zonasi, Farida mengatakan kalau sistem zonasi baik. Karena mendekatkan anak dengan sekolah. “Ramah anak dan keluarga. Hanya dalam konteks Depok perlu dibuat lebih dari 1 zonasi,” imbuhnya.
Farida menyebut untuk mengatasi kekurangan SMA negeri di Depok, pihaknya sudah mengusulkan ke provinsi. Ia mengaku dari Depok sudah mengusulkan tinggal menunggu kapan akan direalisasinya.
“Kita akan mengusulkan yang Beji tahun ini atau pelaksanaannya tahun depan. Karena sampai sekarang di Beji merupakan kecamatan yang belum punya SMA negeri padahal dia ada di tengah kota,” katanya.
Farida juga menjabat Sekretaris Komisi D DPRD Depok menambahkan, idealnya dalam sebuah kota khususnya di Depok harusnya satu sekolah untuk satu kecamatan.
Untuk itu dia berharap agar kedepannya pemerintah dapat merealisasikan itu. Komisinya juga sudah beberapa kali sudah menyampaikan pentingnya penambahan sarana prasarana pendidikan karena dinilai urgent.
“Ya minimal untuk sementara satu semua kecamatan ada dulu lah. Kan kalau mau ideal ya susah juga ya. Karena sekarang Provinsi Jawa Barat kan harus memperhatikan 27 kota dan kabupaten,” tandasnya.
