Informasi yang dihimpun, jalan khusus tambang sepanjang 20,4 km masih dibuat detail engineering design (DED)-nya oleh DBMP Jawa Barat.
Rencana pembangunan jalan khusus tambang yang baru ini dianggap lebih baik dari rencana sebelumnya karena dianggap lebih fleksibel walaupun biayanya lebih besar dari rencana sebelumnya.
Komisi IV Soroti Parung Panjang
Aktivitas tambang di daerah Parung Panjang, Kabupaten Bogor ternyata sangat diresahkan dan dinilai merugikan masyarakat. Pasalnya, banyak warga yang menjadi korban kecelakaan karena jalan umum yang rusak akibat menjadi perlintasan truk angkutan bermuatan hasil tambang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Imam Budi Hartono angkat bicara. Ia menilai apabila tambang itu membawa dampak buruk kepada masyarakat maka sebaiknya tambang tersebut ditutup.
“Kita sih inginnya tutup saja biar tidak rusak alamnya, biar tiada lagi kecelakaan disana (di jalan perlintasan truk-red). Terus kalau jalannya rusak, kita perbaiki, kan sayang kalau rusak lagi gara-gara itu (truk pengangkut hasil tambang-red),” tuturnya kepada Harian Sederhana, Rabu (13/11).
“Saya sih cenderungnya ditutup saja. Saya belum tahu juga ini agak kompleks masalahnya, izin, amdal, kalau ditutup selesai persoalan itu,” tambah pria yang akrab disapa IBH ini.
Bila usulan itu dinilai ekstrem, maka IBH memberikan saran agar para pengusaha tambang membuat jalur khusus agar aktivitas tambang ini tidak mengganggu fasilitas umum. IBH pun meminta kepada para pemilik tambang agar ikut serta dalam membiayai jalur khusus angkut tambang.
“Mereka harus ikut serta dong menangani permasalahan ini. Bisa buat jalan alternatif, misalnya. Jangan jadi tanggung jawab pemerintah saja dong, pengusaha harusnya ikut andil membebaskan jalan, bangun tol berbayar,” kata IBH.
IBH menerangkan, pada Oktober 2018, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan agar ada jalur khusus angkutan tambang. Bahkan pria yang akrab disapa RK ini pernah mengumumkan para pengusaha tambang untuk mendukung rencana itu. Namun, hingga kini rencana itu urung terealisasi.
Hingga saat ini, IBH mengaku belum menerima laporan soal perkembangan rencana itu, tapi beberapa tahun lalu dirinya pernah melakukan peninjauan kerusakan Jalan Parung Panjang. IBH menilai penyebab dari kerusakan jalan tersebut adalah tonase angkutan tambang yang tak sesuai dengan beban jalan.
“Memang dulu kami pernah ke situ untuk melihat masalah jalan yang sebagian sudah diperbaiki. Di situ kami pertimbangkan adalah terkait pemakaian tonase dari truk di sana. Seringkali jalan yang dibuat rusak karena tonase tak sebanding dengan kekuatan jalan,” beber IBH.
IBH menegaskan, polemik jalur tambang Parung Panjang tidak bisa hanya menjadi bebab pemerintah. Alasannya, perlu keterlibat semua pihak agar ini tidak mengorbankan masyarakat.
“Kalau saya lihat bukan tanggung jawab provinsi dan kabupaten saja. Ini tanggung jawab bersama penambang dan pengguna jalan. Harusnya kita enggak sediakan jalan untuk pengusaha yang merusak lingkungan, harusnya ada kerja sama dan jaminan dari pengusaha, potensi alam rusak, jalan juga rusak,” kata dia.
Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono angkat bicara soal isu jalan tambang Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Ia mengatakan, kegiatan pertambangan di wilayah Bogor tepatnya di Cigudeng dan Rumpin sudah berlangsung sejak tahun 1970-an, dan telah memberikan kontribusi terhadap kebutuhan pasokan material konstruksi di wilayah Jawa bagian barat.
“Saat ini di wilayah Cigudeng-Rumpin terdapat 42 IUP OP aktif yang berproduksi dengan jumlah produksi mencapai 27 juta ton material setiap tahunnya. Kebutuhan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap material konstruksi di wilayah Jabodetabek,” tuturnya kepada Harian Sederhana.
Bambang menuturkan, seiring dengan perkembangan wilayah (termasuk penyebaran penduduk dan perumahan) berimplikasi terhadap konflik lahan, jalan, lingkungan dengan kegiatan usaha pertambangan.
“Hingga kini salah satu persoalan utama adalah jalan angkutan material tambang ke pasar di wilayah Jakarta yang harus melewati jalan di wilayah Banten yang oleh peraturan bupati dibatasi jam tayang angkutannya untuk melewati jalur Parung Panjang dan juga masalah jalan di Rumpin dengan masyarakat, menyebabkan isu ini terus berkembang,” paparnya.
Karena itu, sambung Bambang, pihaknya kini sedang mencarikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Seperti pembuatan desain jalan tambang khusus yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan pengembangan kerjasama badan usaha untuk pembangunan dan pengoperasian jalan tambangnya.
“Kita juga akan melakukan perhitungan neraca tambang untuk melihat implikasi secara komprehensif kegiatan tambang terhadap hal lainnya. Dinas ESDM juga sedang melakukan pengkajian kebijakan untuk menyelaraskan kegiatan pertambangan kebutuhan material, infrastruktur dan lingkungan,” imbuh Bambang.
Bambang mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai pertemuan untuk membahas dan menangani jalan tambang Parung Panjang ini. Proses penanganan yang telah dijabarkannya pung tengah dijalankan. “Yang tadi saya jabarkan sudah kami jalankan. Mudah-mudahan masalah ini segera teratasi,” tandas Bambang. (*)
