Harian Sederhana, Bandung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengalokasikan Rp 255 miliar untuk bantuan keuangan atau bankeu yang akan dikucurkan ke Kabupaten Bogor. Jumlah itu lebih besar dibanding sebelumnya yakni sebesar Rp 122 miliar.
Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menuturkan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 79 tahun 2019 tertanggal 27 Desember 2019 tentang APBD tahun 2020, bantuan keuangan untuk Pemkab Bogor tercatat sebesar Rp 254.659.933.951.
Kenaikan tersebut menurutnya dilatarbelakangi adanya kebijakan Pemprov Jawa Barat untuk mengalokasikan bantuannya disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.
Bantuan Rp 255 miliar yang diberikan ke Kabupaten Bogor ini sebagian besar dialokasikan ke sektor kesehatan, salah satunya pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Untuk pembayaran BPJS sebesar Rp 53,79 miliar, kemudian pembangunan gedung rumah sakit rujukan regional – Cibinong dan pembangunan RSUD Ciawi masing-masing sebesar Rp 43 miliar dan Rp 38 miliar. Bukan itu saja, untuk pembangunan gedung RSUD Leuwiliang sendiri dialokasikan sebesar Rp 20 miliar,” tuturnya kepada wartawan.
Anggaran lanjutan untuk Pembangunan Pasar Cisarua sebesar Rp 25 miliar. Besaran angka tersebut, menggenapi kebutuhan anggaran yang diperlukan yakni sebesar Rp 35 miliar yang terbagi ke dalam dua tahun anggaran, tahun 2019 diberikan bantuan sebesar Rp 10 miliar.
“Bantuan Rp 25 miliar itu untuk menyelesaikan revitalisasi Pasar Cisarua, karena berdasarkan Detail Engeneering Disain (DED), revitalisasi pasar terbesar di wilayah Puncak itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 35 miliar,” ungkapnya.
“Saya berharap pembangunan pasarnya nanti bisa tuntas. Sehingga kedepan akan berdampak pada semakin terakselerasinya perekonomian di area Bogor Selatan. (Nantinya) bangunan kios-kios yang lebih tertata rapi dan bersih kan mestinya berdampak pada penambahan pembeli juga, sehingga mestinya penjual bisa lebih happy kan,” lanjutnya.
Di samping itu, anggaran ini juga dialokasikan untuk Geopark Pongkor senilai Rp 50 miliar. Geopark tersebut digadang-gadang bakal menjadi geopark kedua di Jawa Barat setelah Geopark Ciletuh di Kabupaten Sukabumi.
“Uang Rp 50 miliar itu, dibagi untuk beberapa program, diantaranya pembangunan Jalan Pasir Ipis-Purasade sampai perbatasan Kabupaten Sukabumi Rp 23,9 miliar, sisanya untuk penataan kawasan sekitar Geopark Pongkor,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, karena ruas jalan dari Pasir Ipis – Garehong dulu sudah dibangunkan maka untuk ruas itu hanya tinggal perbaikan dan pelapisan saja. Sehingga, ruas yang perlu dimaksimalkan adalah mulai dari Garehong hingga ke Puraseda.
“Terkait pembangunan jalan di ruas ini, saya menekankan betul kepada Dinas PUPR Kabupaten Bogor agar dalam pelaksanaan dan pengawasannya bisa dimaksimalkan, sehingga kejadian buruk kemarin seperti keterlambatan pembangunan hingga mangkraknya pembangunan tak kembali terulang,” tuturnya.
Apalagi, sambung dia, ruas jalan ini pun akan menghubungkan dua Geopark di Jawa Barat yakni Ciletuh di Kabupaten Sukabumi dan Geopark Pongkor di Bogor bagian barat.
“Selebihnya untuk Pengembangan Destinasi Wisata di Kawasan Geopark yang tersebar mulai dari Bantar Karet, Palasari, Malasari di Kecamatan Nanggung; di Kecamatan Sukajaya, Leuwiliang, Tenjolaya hingga ke Kecamatan Ciampea,” tuturnya.
Di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, sambung dia, ada juga untuk bantuan bagi guru-guru di daerah terpencil dan pembangunan command centre sebesar Rp 5 Miliar.
“Harapan saya ke depan, mengingat ada preseden yang amat positif dengan kenaikan bantuan keuangan dari Pemprov Jabar ini,” ujarnya.
Asep mewanti-wanti kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor agar memanfaatkan bantuan keuangan yang naik lebih dari 100 persen itu sebaik mungkin, terlebih yang berkaitan dengan sektor infrastruktur, seperti halnya pembangunan jalan.
“Intinya, kami DPRD Jabar asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, tidak ingin kasus pembangunan Jalan Pabangbon, di Kecamatan Leuwiliang terulang lagi di tahun 2020 ini,” ujarnya.
“Saya berharap ke depan bantuan anggarannya semakin bertambah lagi, karena bagaimana pun jika dibandingkan dengan Kota dan Kabupaten lainnya besaran bantuan angka yang diberikan oleh Pemprov Jabar kepada Kabupaten Bogor belumlah sepadan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan konstribusi PAD dari Kabupaten Bogor ke Pemprov Jabar,” tegas Asep. (*)
