Harian Sederhana, Bandung –Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat 2019 mendapatkan perhatian khusus terutama perihal pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan.
Hal tersebut mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Jabar bersama perwakilan Kadin, Apindo, APPSI, PHRI, GIPPI, Hipmi, HPN, ISSI, dan Saudagar Santri di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Senin (11/05).
Ketua Komisi III DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mengatakan, LKPJ Gubernur Jabar menjadi momentum untuk evaluasi demi kemajuan pembangunan di Jabar. Terlebih, pembangunan ekonomi Jabar masih banyak yang perlu dibenahi.
“Alhamdulillah, kami dapat banyak masukan dari para asosiasi ekonomi, ini masukan yang luar biasa,” kata Rahmat kepada wartawan.
Rahmat mecontohkan masukan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar yang meminta Pemprov Jabar membenahi aspek sumber daya manusia (SDM), destinasi, dan promosi jika ingin menjadikan pariwisata sebagai motor utama penggerak perekonomian daerah.
“Alasannya, hingga saat ini, aspek tersebut dinilai masih belum baik yang menyebabkan potensi pariwisata di Jabar belum optimal, padahal potensi pariwisata di Jabar sangat besar,” ujarnya.
Diakuinya, pembangunan sektor pariwisata di Jabar hingga kini belum tergali optimal. Bahkan, dengan berbagai perkembangan yang terjadi, kinerja Pemprov Jabar dalam pembangunan pariwisata cenderung stagnan.
“Jika berbicara secara umum, kita harus kerja keras dengan kondisi sekarang karena (kondisinya) tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun sebelum. Apalagi, saat ini, akibat Covid-19 sudah lebih dari 500 hotel tutup dan 15.000 karyawan terpaksa harus di rumahkan. Dalam recovery, dibutuhkan pendekatan yang utuh,” tutur dia.
Menurut Rahmat, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tidak menyenangkan tersebut, di antaranya keseriusan Pemprov Jabar dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata di Tatar Priangan.
Dia menyatakan, meskipun Jabar memiliki sejumlah destinasi wisata yang cukup tua dan terkenal di Tanah Air, namun kegiatan promosi harus tetap dilakukan, agar informasi mengenai berbagai destinasi wisata di Jabar terus diperbarui.
“Harapannya, pemerintah paham betul kondisinya, masalah yang dihadapi, dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut,” tegasnya.
