Harian Sederhana, Depok – Wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Margonda (Depok) dan Kalimalang (Bekasi) tampaknya mengejutkan dan membingungkan sejumlah pihak. Pasalnya, untuk di Kota Depok sendiri belum ada pembicaraan soal itu.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dadang Wihana menuturkan belum ada pembahasan penerapan ERP dengan pihaknya. “ERP baru tahap kajian BPTJ, belum ada pembicaraan dengan Pemkot Depok terkait implementasi di tahun 2020,” tutur Dadang kepada wartawan, Minggu (17/11).
Meski begitu, Dadang mengakui pernah berkomunikasi dengan BPTJ pada Rabu (13/11) membahas soal LRT Cibubur-Baranangsiang dan tidak ada pembicaraan hal tersebut yaitu Jalan Margonda berbayar. Bahkan dirinya baru mengetahui adanya rencana BPTJ akan menerapkan Jalan Margonda berbayar dari media.
“Hari Rabu 13 November kemarin, saya bertemu Kepala BPTJ untuk bahas LRT Cibubur-Baranangsiang dan tidak ada pembicaraan hal tersebut,” tutur Dadang.
Kendati demikian, pembahasan soal Margonda berbayar memang sudah dibahas oleh BPTJ di Bandung pada bulan lalu. Tetapi, sambung Dadang, belum kepada road map dan implementasinya. Oleh sebab itu, kata dia, Pemkot Depok mengatasi kemacetan di Jalan Margonda masih fokus pada pembenahan infrastruktur dan transportasi publik.
“Pemerintah pusat lebih memahami dalam proses penyusunan sebuah kebijakan dan tentunya akan melibatkan banyak pihak sebelum kebijakan diambil. Dan BPTJ sangat responsif dengan Kota Depok,” kata Dadang.
Terpisah, Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengaku keberatan dengan sistem jalan berbayar yang diakan diterapkan di Jalan Kalimalang pada 2020 mendatang. Hal itu diutarakan Sekretaris Dinas Perhubungan setempat Deded Kusmayadi kepada Harian Sederhana saat dihubungi, Jumat (15/11).
Menurut mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi itu, kebijakan tersebut terlalu mendadak. “Harus ada waktu panjang untuk sosialisasi ya,” katanya.
Deded juga mengatakan, yang pertama harus dibuat aturannya dulu dan disosialisasikan dengan jelas. Bahkan, Deded mengaku, pihaknya hingga saat ini baru mendengar rencana penerapan ERP di Kota Bekasi itu. Namun untuk lokasi, dirinya belum mengetahui disamping mekanismenya seperti apa.
“Yang pasti intinya, perlu waktu guna disosialisasikan jika aturannya sudah jelas.
Lebih jauh, mantan Camat Londo Melati itu mengatakan, ERP merupakan kebijakan nasional. Namun, rincian teknis penerapan ERP belum dijelaskan, seperti besaran tarif, klasifikasi kendaraan, maupun jam penerapan.
“Apa sampai kendaraan motor juga, pelatnya seperti apa yang kena ERP itu. Terus kalau yang tiap hari lewat seperti apa, kalau orang yang tinggal di situ bagaimana. Masa di depan rumah sendiri harus bayar gitu ya,” jelas dia.
Untuk itu, Deded meminta ada baiknya rencana tersebut disosialisasikan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, lanjut dia, sarana pennunjang kebijakan juga harus disiapkan. Menurut dia, fasilitas yang penting untuk kebijakan ini adalah parkir dan menumpang. Fasilitas ini baru dibangun di wilayah setempat pada 2020.
“Pada dasarnya kita dukung, tapi kan pembangunan Tol Becakayu (Bekasi–Cawang–Kampung Melayu) yang lintasi Jalan Kalimalang belum rampung. Harusnya kan pertimbangannya hingga ke sana,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono menyebut kebijakan BPTJ menerapkan Jalan Margonda berbayar di 2020 sangat lucu. Menurut dia, Jalan Margonda bukan dibuat oleh BPTJ. Lalu jika jalan tersebut diterapkan program ERP akan menjadi protes keras dari masyarakat.
“Ya kalau mau berbayar, BPTJ buat jalan sendiri lah. Kaya jalan tol itu bisa menjadi alternatif orang yang gak masuk Jalan Margonda. Tidak cocok lah,” tegas Politikus PKS ini.
Sebenarnya, kata Imam Budi Hartono, sudah ada trobosan untuk mengatasi kemacetan Jalan Margonda, yaitu adanya jalur Tol Cijago dan Desari. Kedua jalur tol itu sudah menjadi alternatif bagi warga Depok yang tinggal di bagian Timur dan Barat tidak melintasi Jalan Margonda untuk menuju Jakarta atau sebaliknya.
“Itu sudah menjadi alternatif orang tidak masuk Jalan Margonda. Cukup lewat tol tidak harus ke jalan Margonda. Potongan tol itu mengurangi beban Margonda,” pungkas pria yang sering disapa IBH.
Seperti diberitakan sebelumnya, wacana sistem jalan berbayar di ruas Jalan Margonda kembali mencuat. Kali ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana akan menerapak sistem ERP di tahun 2020.
Ada tiga jalan yang rencananya akan diterapkan sistem tersebut selain Margonda, yakni Jalan Daan Mogot (Tangerang) dan Jalan Kalimalang (Bekasi). Hal tersebut diungkapkan Kepala BPTJ, Bambang Prihartono selepas diskusi Pengelolaan Transportasi Megapolitan di kawasan Pecenongan, Kamis (14/11).
Sistem jalan berbayar atau ERP ini rencananya akan dilaksanakan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020 mendatang. Dengan pengoperasian dilakukan bersama pemerintah pusat dan daerah. (*)
