Harian Sederhana – Wacana diterapkannya sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di ruas Jalan Margonda sempat mencuat di April 2018.
Saat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Eddy Iskandar Muda selaku Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Barat mengatakan kalau Pemprov Jawa Barat merencanakan untuk mencoba jalan berbayar di ruas Jalan Margonda.
Hal ini lantaran pihaknya menilai Jalan Margonda itu adalah ruas jalan yang panjang dan kerap kali macet. Selain itu, pemerintah Jawa Barat memang serius menerapkan jalan berbayar dengan metode ERP.
“Kita akan lihat dulu seperti apa nantinya. Sebab kalau banyak simpang susah juga penerapannya,” tuturnya pada Senin, 9 April 2018
Eddy mengatakan, Dinas Perhubungan Jawa Barat telah menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Alita Praya Mitra, rekanan Kapsch Trafficomm asal Swedia.
“Kapsch sendiri bergerak di bidang instrumentasi transportasi. Misalnya perangkat untuk mengolah, yang kita kerjasamakan, yaitu mengelola ERP,” kata dia.
Ia juga menjelaskan, salah satu isi kesepakatan kerja sama antara Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan PT Alita, partner lokal Kapsch Trafficomm tersebut untuk menyiapkan studi penerapan ERP di Jawa Barat.
“Nantinya, hasil itu (studi-red) akan menjadi bahan Dinas Perhubungan dalam melelang siapa yang dapat menerapkan itu,” katanya.
Eddy menambahkan, Kapsch Trafficomm juga yang melakukan studi penerapan ERP di DKI Jakarta yaitu di Jalan Sudirman. Namun sampai saat ini belum ada keputusan tentang hasil pelelangan penerapan ERP.
Ia menambahkan, sistem ERP ini bekerja dengan merekam kendaraan-kendaraan yang sudah dipasangi perangkat tertentu ketika melintasi jalan berbayar. Yang mana jalan tersebut dibuat gate-entry dan ada kamera.
“Nantinya ketika lewat jalan tersebut, sinyal akan berbunyi. Maka secara otomatis semacam pulsa itu akan berjalan. Bila nanti habis tetap bisa jalan tapi ditagihkan dibelakang. Bisa saja nanti ada sejenis sanksi atau apa,” katanya.
Eddy menjelaskan kalau Pemprov Jabar memiliki target untuk penerapan sistem ERP ini bisa dijalan di tahun 2019. Karena studi perihal sudah dilakukan sejak Maret dan selesai pada bulan September 2019.
Sistem ini diharapkan nantinya dapat menekan kepadatan lalu-lintas dengan membebankan biaya terhadap pengguna jalannya. Dia berharap, peralatan ERP yang akan dipasang di Jawa Barat nanti bisa dipergunakan juga untuk sistem ERP yang akan dipergunakan di Jakarta.
“Kapsch Trafficomm ikut lelang juga di Jakarta. Bahkan sudah membuat studi juga. Perusahaan tersebut sudah mengikuti lelang namun belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Teknologi secama ini bukan satu-satunya tapi juga ada yang lain di luar negeri,” kata Eddy.
Saat ini isu tersebut kembali dimunculkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana akan menerapak sistem ERP di tahun 2020. Hal itu mengemuka saat diskusi Pengelolaan Transportasi Megapolitan di kawasan Pecenongan, Kamis (14/11).
Bukan hanya Margonda, sistem ini rencananya akan diterapkan di dua ruas jalan lainnya yakni di Jalan Daan Mogot (Tangerang) dan Jalan Kalimalang (Bekasi).
