Harian Sederhana, Depok – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan mendukung langkah Kota Depok dalam mengatasi kemacetan melalui transportasi berbasis rel. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirut Prasarana BPTJ, Edy Nursalam saat menghadiri Renja OPD Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Senin (24/02).
Edy menuturkan, ada dua bantuan yang diberikan pihaknya. Bantuan pertama yakni memperjuangkan proyek transportasi berbasis rel ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Bantuan kedua adalah membantu mempersiapkan penyusunan Outline Business Case (OBC) and Final Business Case (FBC).
Baca juga : (Mohammad Idris : Pembangunan LRT di Kota Depok Tak Mustahil)
“Kita belum tahu teknologi apa yang nanti digunakan, apakah itu monorel, MRT, atau kereta api. Tapi pada prinsipnya, BPTJ mendukung. Karena hal tersebut sesuai Perpres No. 55 tahun 2018 itu sudah ada dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek,” tuturnya kepada wartawan.
Ia menerangkan, target pembangunan satu koridor transportasi berbasis rel ini rencananya akan rampung di tahun 2022. Sedangkan untuk seluruh dokumen dan persyaratan pendukung proyek, harus selesai di tahun 2021.
Dirut Prasarana BPTJ, Edy Nursalam (dua dari kanan) saat menghadiri Renja OPD Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Senin (24/02).
Pada kesempatan itu juga Edy menyebut, untuk satu koridor estimasi pendanaan pembangunan transportasi berbasis rel itu sekira Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar untuk 10 kilometer.
Karena direncanakan akan dibangun empat koridor, Edy menyebutkan bisa mencapai triliunan rupiah. Ia bahkan memprediksi pembangunan tersebut menelan anggaran mencapai Rp 4 triliun, bahkan sampai Rp 10 triliun
“Ini baru satu koridor yang dimulai dari Depok Baru ke Bojongsari, rencananya nanti akan disambung ke Parung. Oleh sebab itu, diusahakan studinya beres tahun 2020 baru bisa diketahui tekhnologinya yang cocok digunakan bisa monorel, EGT, trem, atau kereta konvensional,” bebernya.
Ketika disinggung perihal pemenuhan anggaran lantaran melihat biaya proyek yang cukup besar, Edy menerangkan kalau rencananya realisasi biaya pembangunan tersebut diperoleh dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Selain itu, kita juga berharap ada peran dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, proyek ini diperjuangkan masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN sehingga ada anggaran dari investor juga dibantu pemerintah,” ujarnya. (*)
