Harian Sederhana, Depok – Rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar untuk Jalan Raya Margonda, tidak diambil pusing Wali Kota Depok.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menuturkann kalau penerapan sistem tersebut masih dalam tahap kajian sederhana dari pihak BPTJ. “Ini masih dalam wacana, belum ada pemberitahuan maupun informasi secara resmi kepada kami (Pemerintah Kota Depok-red),” tutur Idris, saat ditemui Minggu (17/11).
Orang nomor satu di Kota Depok ini mengaku sempat melakukan pertemuan dengan Kepala BPTJ setelah rencana jalan berbayar tersebut tercetus. “Saat bertemu dengan Kepala BPTJ, beliau tidak membahas ataupun menyinggung masalah itu,” bebernya.
Idris mengaku, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah berkonsentrasi terhadap pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang merupakan proyek transportasi prioritas skala nasional.
Pasalnya, setelah pembangunan LRT rampung, pihaknya mendorong agar angkutan moda transportasi modern itu bisa terhubung dengan Moda Raya Terpadu (MRT) di Kota Depok.
“Justru kita konsen masalah pembangunan LRT, di Cibubur nanti kita ingin connect dengan MRT yang direncanakan, ada di beberapa titik Kota Depok,” bebernya.
Nantinya, menurut Idris, LRT akan melewati beberapa titik wilayah Kota berjuluk seribu belimbing ini. Salah satunya Cinere dan perbatasan Cibubur (Cimanggis). “Jadi nanti untuk perbatasan Cibubur yang kedalamnya, akan kita usulkan MRT,” tandasnya.
Seperti diketahui, BPTJ memastikan ERP atau sistem jalan berbayar akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek di tahun 2020. Beberapa jalan di wilayah penyangga Ibu Kota yang menjadi target penerapan sistem tersebut yaitu Jalan Margonda Depok dan Jalan Kalimalang Bekasi.
Untuk di Margonda sendiri, wacana ini sempat bergulir di 2018. Saat itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Eddy Iskandar Muda selaku Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jawa Barat mengatakan kalau Pemprov Jawa Barat merencanakan untuk mencoba jalan berbayar di ruas Jalan Margonda.
Hal ini lantaran pihaknya menilai Jalan Margonda itu adalah ruas jalan yang panjang dan kerap kali macet. Selain itu, pemerintah Jawa Barat memang serius menerapkan jalan berbayar dengan metode ERP.
“Kita akan lihat dulu seperti apa nantinya. Sebab kalau banyak simpang susah juga penerapannya,” tuturnya pada Senin, 9 April 2018.
Eddy mengatakan, Dinas Perhubungan Jawa Barat telah menandatangani kesepakatan bersama dengan PT Alita Praya Mitra, rekanan Kapsch Trafficomm asal Swedia.
“Kapsch sendiri bergerak di bidang instrumentasi transportasi. Misalnya perangkat untuk mengolah, yang kita kerjasamakan, yaitu mengelola ERP,” kata dia.
Ia juga menjelaskan, salah satu isi kesepakatan kerja sama antara Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan PT Alita, partner lokal Kapsch Trafficomm tersebut untuk menyiapkan studi penerapan ERP di Jawa Barat.
“Nantinya, hasil itu (studi-red) akan menjadi bahan Dinas Perhubungan dalam melelang siapa yang dapat menerapkan itu,” katanya.
Eddy menambahkan, Kapsch Trafficomm juga yang melakukan studi penerapan ERP di DKI Jakarta yaitu di Jalan Sudirman. Namun sampai saat ini belum ada keputusan tentang hasil pelelangan penerapan ERP.
Ia menambahkan, sistem ERP ini bekerja dengan merekam kendaraan-kendaraan yang sudah dipasangi perangkat tertentu ketika melintasi jalan berbayar. Yang mana jalan tersebut dibuat gate-entry dan ada kamera.
“Nantinya ketika lewat jalan tersebut, sinyal akan berbunyi. Maka secara otomatis semacam pulsa itu akan berjalan. Bila nanti habis tetap bisa jalan tapi ditagihkan dibelakang. Bisa saja nanti ada sejenis sanksi atau apa,” katanya.
Eddy menjelaskan kalau Pemprov Jabar memiliki target untuk penerapan sistem ERP ini bisa dijalan di tahun 2019. Karena studi perihal sudah dilakukan sejak Maret dan selesai pada bulan September 2019.
Sistem ini diharapkan nantinya dapat menekan kepadatan lalu-lintas dengan membebankan biaya terhadap pengguna jalannya. Dia berharap, peralatan ERP yang akan dipasang di Jawa Barat nanti bisa dipergunakan juga untuk sistem ERP yang akan dipergunakan di Jakarta.
“Kapsch Trafficomm ikut lelang juga di Jakarta. Bahkan sudah membuat studi juga. Perusahaan tersebut sudah mengikuti lelang namun belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Teknologi secama ini bukan satu-satunya tapi juga ada yang lain di luar negeri,” kata Eddy saat itu. (*)
