Juliari menambahkan, pihaknya sangat terbuka dan selalu mengikuti apa yang menjadi insipirasi atau kehendak daerah. Akan tetapi, ia meminta data-data yang belum tepat sasaran atau dobel harus segera diperbaiki.
“Disampaikan data kami terima dari daerah, kami tidak lakukan pendataan, karena kalau tidak begitu kacau. Kita data, pemerintah daerah data, nanti yang mau dikasih yang mana bingung,” ujarnya.
Ia menyerahkan semua data penerima bansos Presiden kepada pemerintah daerah. Sebab, mereka yang paling tahu wilayah serta siapa saja yang berhak menerima.
“Tapi tolong jangan dobel (ganda penerima) ya, biar semua kedapatan. (Baik itu) bantuan Kemensos, Bansos Presiden, provinsi dan kota maupun kabupaten,” ungkap dia.
Juliari menegaskan, Presiden Jokowi memerintahkan bantuan sosial bagi warga Jabodetabek ada yang berupa beras saja, tanpa bahan pangan lainnya. Selama ini bantuan bagi warga Jabodetabek adalah sembako yang berisi berbagai macam barang senilai Rp 600 ribu.
“Presiden memerintahkan agar untuk bansos sembako Jabodetabek ini, dari 6 kali tahapan penyaluran itu, dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako. Dan 2 kali penyaluran dalam bentuk beras. Nantinya bantuan dalam bentuk beras tersebut akan didistribusikan oleh Bulog,” kata Juliari.
Sementara, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, selain 197.380 KK Bansos Presiden, Pemkot Bekasi juga menyiapkan 75 ribu paket sembako.
Bantuan ini ditujukan kepada warga yang tidak menerima dari Kemensos, Bansos Presiden, maupun bantuan provinsi. “197 ribuan Kemensos Presiden, dan kami juga siapkan 75 ribu bansos bagi keluarga berbeda di luar itu,” kata Tri.
Tri menerangkan, penyaluran bansos Presiden ini dilakukan secara door to door. Ia pun secara tegas mengingatkan agar pihak RT RW tidak melakukan pengurangan isi bansos berupa paket sembako tersebut.
“Bansos kita door to door RT RW dan petugas khusus. Agar diawasi jangan sampai ada dikurangi,” tegasnya. (*)
