Harian Sederhana – Ada yang menarik dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang beragendakan Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap KUPA-PPAS Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2018, Rabu (12/09).
Pasalnya, selepas penandatanganan KUPA-PPAS, Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo membacakan keputusan bahwa Tajudin Tabri sebagai Ketua Fraksi Golkar menggantikan Juanah Sarmili. Keputusan berdasarkan surat yang masuk dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Depok.
Mendengar kuputusan tersebut, Juanah Sarmili pun berang dan merasa keberatan atas digantikan dirinya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Keberatan ini berdasarkan surat keputusan yang diterima dirinya dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Dalam surat tersebut tertulis bahwa DPD Provinsi Jawa Barat memberikan instruksi kepada DPD Golkar Kota Depok agar tidak melakukan pergantian atau mengubah struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan tidak mengganti Fraksi Partai Golkar Kota Depok.
“DPD Golkar Kota Depok tidak diperkenankan untuk melakukan pergantian atau pengangkatan pelaksana tugas (plt) pimpinan kecamatan, kelurahan, atau mengubah atau melakukan pergantian atau mengubah struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan tidak mengganti Fraksi Partai Golkar Kota Depok,” katanya dalam paripurna tersebut.
Sementara, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan pihaknya hanya menindaklanjuti surat yang dikirimkan DPD Partai Golkar. Bilamana ada permasalahan internal, dirinya meminta agar itu semua diselesaikan dan jangan dibawa-bawa ke DPRD Kota Depok.
“Surat ini kita terima beberapa minggu yang lalu. Bahkan kita Bamus-kan terlebih dahulu sebelum paripurna hari ini. Kalau ternyata ada status quo atau surat lainnya yang keluar dari provinsi ya kami tidak tahu. Kami berpatokan pada surat DPD tingkat kota,” tuturnya usai paripurna.
Dia menegaskan kalau DPRD menegaskan tidak mau ikut campur bilamana ada permasalahan internal di tubuh Partai Golkar Kota Depok. Dia juga meminta agar permasalahan internal partai bisa diselesaikan.
“Kami hanya menindaklanjuti secara administrasi saja. Besok-besok mereka mau melakukan pergantian baru lagi juga tidak masalah. Itu hak mereka,” tutupnya. (WS/HS/SG)
