Harian Sederhana, Bogor – Tak mampu menyerap anggaran secara maksimal di tahun 2019, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan, salah satunya Dinas Pendidikan (Disdik).
Hal itu bukan tanpa alasan, lantaran sebagian besar belum memenuhi serapan anggaran lebih dari 50 persen, seperti Disdik yang pada tahun ini mendapat jatah anggaran sebesar Rp626,4 miliar. Namun masih mencatatkan realisasi 46,2 persen atau setara Rp289,4 miliar
Menyikapi hal itu, Kepala Disdik Kota Bogor Fahrudin mengaku, ada beberapa hal yang menyebabkan serapan anggaran pada dinas yang dipimpinnya itu belum mencapai 50 persen padahal sudah memasuki akhir tahun.
Penyebabnya kata Kadisdik, karena alokasi untuk Disdik lebih banyak bersumber dari pemerintah pusat. Yang dibagikan untuk pegawai, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga anggaran untuk sertifikasi guru.
“Kenapa masih rendah, karena untuk anggaran dari pemerintah pusat yang triwulan terakhir ini kan belum cair. Mungkin November. Per triwulannya bisa sampai Rp30 miliaran, setahun bisa Rp90-100 miliar. Ketika itu sudah cair, pasti serapan kita di November itu ikut naik,” kata Fahrudin kemarin.
Meskipun dana dari pemerintah pusat, sambung dia, anggaran tersebut masuk dalam pencatatan APBD Kota Bogor terlebih dahulu. Sumber dana dari luar daerah disebut masih jadi strategi jitu menyiasati belum maksimalnya pendapatan untuk menutup biaya.
Fahmi sapaan akrabnya Kadisdik itu menambahkan, selain itu porsi anggaran untuk Disdik Kota Bogor pada belanja langsung alias pekerjaan fisik di tahun ini tidak begitu besar, hanya sekitar Rp30–50 miliar.
“Yang dialokasikan untuk membangun gedung sekolah, rehabilitasi dan revitalisasi gedung hingga pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB),” jelasnya.
Untuk serapan dari sektor tersebut kata Fahmi, juga terekendala beberapa faktor diantaranya gagal lelang, dimana menjadi ranahnya Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) unttuk menentukan siapa yang berhak menjadi penyedia.
“Nggak banyak itu, lebih banyak untuk non-fisik sih. Dari tahun ke tahun jumlahnya segitu, nggak banyak berubah lah,” tambah Fahmi.
Hal itu diakui Kasubbag Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Dedi Rusmana.
Dari sekian banyak perbaikan gedung sekolah, ada beberapa paket yang mengalami gagal tender, diantaranya Revitalisasi Sekolah SDN Cijahe dengan pagu Rp275 juta.
“Selain itu ada Revitalisasi SDN Pamoyanan 2 dengan pagu anggaran Rp960 juta dan Revitalisasi SDN Tajur 1 dengan pagu Rp1,3 miliar. Sejauh ini ada tiga paket yang gagal lelang dengan berbagai alasan,” kata Dedi.
Sebelumnya diberitakan, serapan anggaran untuk APBD 2019 secara keseluruhan baru mencapai 39,51 persen. Dari total anggaran Rp2,72 triliun, rupanya baru terealisasi Rp1,07 triliun.
Sejumlah OPD yang jumlah anggarannya diatas Rp100 miliar adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Rp626,4 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp267,8 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp332,9 miliar dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim).
Selain itu ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp122,6 miliar, Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Bogor Rp123,4 miliar dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor Rp368,8 miliar.
Dari tujuh OPD tersebut, lima diantaranya mencatatkan serapan dibawah 50 persen sampai pencatatan terakhir Agustus yaitu, Disdik baru terserap Rp289,4 miliar atau 46,2 persen, Dinkes baru teralisasi Rp88,4 miliar atau 33,03 persen.
Selain itu RSUD Kota Bogor Rp24,1 miliar atau 6,5 persen, DPUPR terserap Rp50,7 miliar atau 15,2 persen dan Disperumkim baru terealisasi Rp74,08 miliar atau setara 44,3 persen. (*)
